REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ditengah prahara perpecahan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan berjalannya komunikasi politik jelang pemilihan presiden (pilpres) Juli 2014 mendatang, konflik di internal PPP sepertinya tidak menemukan kata islah (berdamai).
Kedua kubu di PPP masih enggan menyatakan islahnya atas konflik internal yang terjadi selama ini. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat, Rachmat Yasin mengatakan saat ini dirinya bersama 26 DPW PPP berharap ada tanggapan resmi dari Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) atas keberatan yang disampaikan 26 DPW ketika ia menghadiri kampanye Gerindra di Gelora Bung Karno 23 Maret lalu.
"Dengan kata lain ini bukan islah, kita meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bisa mengevaluasi langkah SDA yang blunder tersebut," ujar Yasin kepada Republika, Selasa (15/4).
Salah satu cara yang diambil 26 DPW diantaranya adalah mengajukan mosi tidak percaya ke SDA sebagai Ketua Umum PPP. Karenanya, kata dia, pihaknya meminta agar evaluasi tersebut dilaksanakan, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Pihaknya juga mengecam langkah Ketua Umum yang seperti tidak memperdulikan lagi kegelisahan yang dialami DPW ketika mesin politik di daerah bekerja keras mencari massa hancur karena langkah politik SDA dengan Prabowo tersebut.
Terkait adanya informasi pemecatan beberapa Ketua DPW atas sikap makar dan mengeluarkan mosi tidak percaya ini. Bupati Bogor ini menyatakan siap kalaupun nanti pemecatan itu mengarah ke dirinya. "Siapa takut kita ikut saja asal konstitusional. Karena kami ingin memperjuangkan konstituen kami dan marwah partai," ujarnya.
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menjawab terkait mosi tidak percaya dari 26 DPW PPP. Ia mengatakan bahwa didalam AD/ART PPP, kalau mau menjatuhkan seorang ketua umum tentu ada mekanisme, yakni melalui Muktamar luar biasa. Dan perlu diawali dengan mukernas, muswil dan lain sebagainya. "Jadi mosi tidak percaya yang dilakukan 26 DPW tidak ada gunanya," tegas pria yang akrab disapa SDA ini.
Bahkan SDA menantang kepada 26 DPW untuk menggelar Muktamar luar biasa. "Jangankan 26 DPW, seribu DPW pun tidak bisa melengserkan Ketum yang resmi tanpa ada forum muktamar," terangnya.
Ia pun mengaku geram dengan ulah 26 DPW yang datang dari daerah-daerah dan berbicara di hadapan media untuk melengserkan dirinya. Menurut dia, itu bukan forum, melainkan makar atau melanggar aturan. SDA pun berjanji DPP PPP akan memberikan sangsi tegas terhadap 26 DPW yang sudah melanggar aturan partai PPP.
"Kami berhak memberikan sanksi, untuk mereka, tapi sanksi itu nanti akan kita bahas lebih lanjut," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika