REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) makin memanas. Masing-masing pihak mengklaim benar dalam membuat keputusan. Menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, PPP harus segera menyelesaikan persoalan yang ada.
"Ini satu titik yang menunjukkan persoalan PPP serius, tidak mungkin diselesaikan sekejap," kata Ikrar, saat dihubungi Republika, Ahad (20/4).
Karena itu, menurut dia, internal partai berlambang Ka'bah itu harus kembali bersama-sama untuk membahas permasalahan yang ada.
Ikrar mengatakan, situasi saat ini menjadi tantangan bagi PPP. Karena perseteruan yang terjadi berasal dari internal sendiri. Apalagi, ia mengatakan, adanya pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan standar operasi partai. "Itu menjadi tanda tanya besar," kata dia.
Menurut Ikrar, seharusnya sedari awal internal PPP bersama-sama dalam menentukan keputusan politik strategis. Jangan sampai, ia mengatakan, justru ada satu kelompok yang mengambil langkah sendiri. "Ini harusnya diambil secara baik dengan hasil meeting yang mengajak serta semua orang yang memang berhak," ujar dia.
Melihat kondisi saat ini, Ikrar mengatakan, masing-masing pihak pasti akan menegakkan prinsipnya sendiri. Namun, menurut dia, persoalan yang ada harus bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai kondisi ini berlarut-larut. Apalagi masa pemilihan presiden semakin dekat.
"Ditengah jadwal menuju pilpres yang semakin dekat ini, akan makin konyol kalau semakin terpecah," kata dia.
Kondisi internal PPP, menurut Ikrar, bisa jadi akan menimbulkan pertanyaan dari partai lain yang menjadi mitra koalisi. Misalnya, ia mengatakan, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali sudah menyatakan dukungan kepada Gerindra. Namun dalam kondisi partai yang terpecah, ia mengatakan, apakah dukungan konstituen PPP akan sepenuhnya mengalir pada calon presiden Gerindra atau tidak.
"Pilpres ini pemilih sangat independen. Kalau pemilih PPP tidak mendukung capres yang didukung partai, dia akan pilih capres lain," ujar dia.