REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penetapan tersangka atas mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo dinilai janggal.

Hadi Poernomo dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus yang terjadi pada 2002-2003 dimana dia masih menjabat dirjen pajak Kementerian Keuangan.

Anggota Komisi III DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan, sebelum penetapan tersebut, BPK baru saja menyerahkan hasil audit atas penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Komisi III.

"BPK juga baru saja menyerahkan hasil audit atas penindakan KPK ke Komisi III DPR RI. Dalam audit kinerja itu memang ditemukan banyak masalah di KPK,"ujar politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Senin (21/4).

Tak hanya itu, Fahri mengungkap, hubungan antarlembaga selama ini tak baik. Dalam beberapa kasus, ujarnya, dua institusi tersebut gagal berkoordinasi. "Maka tidak bisa dihindari adanya anggapan bahwa ada motif lain dalam penetapan ini."

Fahri juga menjelaskan, belakangan ini BPK sangat terkait dengan serangkaian audit yang sampai sekarang masih ditangani dan belum diselesaikan oleh KPK seperti Century, Hambalang, SKK Migas, Flu Burung.

Dengan adanya penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka, Fahri meminta agar BPK menjaga citra institusi. Menurutnya, BPK merupakan auditor negara tertinggi dengan wibawa yang harus terjaga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika