REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Puluhan pedagang kaki lima (PKL) eks Jalan Merdeka berunjuk rasa di Balai Kota Bandung, Selasa (22/4). Massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Lapar (Gampar) menuntut kejelasan terkait relokasi ke Basement Bandung Indah Plaza (BIP) yang dinilai tidak mengakomodir semua eks PKL Jalan Merdeka.
Juru bicara Gampar, Onay, mengatakan, relokasi yang dilakukan banyak terjadi kejanggalan dan merugikan PKL. Sebab, menurut dia, kebijakan relokasi ini banyak manipulasi dan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai koordinator PKL Jalan Merdeka.
"Makanya kami mempertanyakan kebijakan relokasi ini," katanya dalam unjuk rasa di depan Balai Kota Jalan Wastukencana, Selasa (22/4).
Mereka juga menilai, relokasi yang dilakukan juga terkesan dipaksakan. Dari jumlah 70 PKL yang ada, hanya 54 yang merupakan asli PKL Jalan Merdeka. Sisa PKL yang tidak bisa ditampung Pemkot Bandung yang pihaknya pertanyakan.
Dalam aksinya, para PKL melakukan aksi teatrikal dengan melumuri badannya dengan lumpur. Mereka juga membawa peralatan dapur seperti tutup panci, bakul, wajan penggorengan dan lain-lain sebagai simbol bahwa mereka kekurangan makan. Para PKL juga membentangkan sejumlah spanduk berisi protes terhadap kebijakan wali kota.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, persoalan antara koordinator dengan PKL merupakan konflik internal dalam organisasi mereka sendiri. Pemkot, kata dia, tidak bisa dan tidak berhak untuk masuk dalam masalah internal organisasinya.
Menurut dia, PKL seharusnya menyelesaikan sendiri persoalan tersebut. Sebab persoalan internal organisasi harus diselesaikan oleh anggota di dalamnya. Dia menambahkan, Satuan Petugas Khusus (Satgasus) PKL juga tidak bisa berbuat banyak.
Pasalnya, lanjut dia, Satgasus hanya berwenang untuk mengawasi dan menata PKL. Bukan untuk mencampuri urusan organisasi PKL. Ia menambahkan oknum PKL yang diduga sebagai penghubung antara pemkot dengan PKL merupakan kesepakatan dari PKL sendiri.
Ia mengaku tidak mengetahui letak permasalahan di antara mereka. Namun, kata Ridwan, pihaknya akan terus berusaha untuk membenahi kejanggalan yang dirasakan oleh para PKL tersebut. "Kami sudah berusaha maksimal dengan merelokasi, Melobi pihak BIP, dan mencari lembaga keuangan untuk memudahkan usaha PKL. Kami akan terus mencari solusi supaya masalah PKL Merdeka ini tuntas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika