REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi Penyelidik Perserikatan Bangsa Bangsa Marzuki Darusman mengatakan rekonsiliasi merupakan salah satu metode alternatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah antara Korea Utara dan Korea Selatan.
"Seperti rekonsiliasi (antarras) Afrika Selatan yang terbukti bisa menyelesaikan konflik di sana karena mereka menganggap mereka Afrika juga, sama seperti Korea yang memandang diri mereka sebagai satu bangsa," kata Marzuki dalam seminar bertajuk "Jalan Panjang Penegakan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia di Korea Utara" di Jakarta, Selasa (29/4).
Menurut mantan Jaksa Agung RI periode 1999-2001 itu, ada sejumlah metode lain yang bisa saja dilakukan untuk menyelesaikan masalah dua negara di Semenanjung Korea itu. Misalnya seperti metode yang dilakukan oleh Jerman Barat dan Jerman Timur dengan menghancurkan tembok Berlin.
"Tapi metode ini tidak akan mungkin bisa dilakukan," katanya.
Demikian pula dengan metode yang dilakukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Opsi tersebut tidak mungkin dilakukan karena mengandung risiko dengan terjadinya perang yang melibatkan negara-negara sekutu. "Maka, konsep penyelesaian masalah Korut dan Korsel ini sebaiknya didasarkan pada sejarah dunia. Lalu, bagaimana peran Indonesia, ini yang penting, dalam merintis (konsep itu) ke muka dunia," katanya.
Direktur Yayasan Citizen's Alliance of North Korean Human Rights Won Jae Chon mengatakan dari sejumlah opsi yang dipaparkan Marzuki, opsi rekonsiliasi merupakan yang paling tepat untuk dilakukan saat ini. "Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk melanjutkan pemikiran-pemikiran tersebut," tuturnya.
Lebih lanjut, Won mengatakan Indonesia sebagai salah satu negara maju di ASEAN yang punya hubungan baik dengan Korea Utara dinilai memiliki peranan besar dalam penyelesaian masalah dua negara itu. "Di sinilah peran Indonesia, karena kami tentu membutuhkan pihak ketiga dalam rekonsiliasi dan Indonesia bisa membantu," katanya.
Indonesia dinilai menjalin hubungan baik dengan Korea Utara karena kedekatan Presiden Soekarno dan Pemimpin Kim Il Sung. Pada 1965, Kim Il Sung bahkan pernah dianugerahi gelar doktor honoris causa dalam bidang teknologi oleh Universitas Indonesia.
Namun hubungan keduanya mulai berubah sejak perubahan rezim kepemimpinan dan orientasi politik luar negeri masing-masing negara dalam beberapa dekade terakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika