REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Kepala negosiator nuklir Korea Selatan (Korsel) menggelar pembicaraan dengan pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS) di Washington. Pertemuan ini digelar saat ketegangan Korsel dan Korea Utara (Korut) meningkat usai Pyongyang meledakkan kantor penghubung dan mengancam menggelar aksi militer.
Kunjungan Lee Do-hoon yang tak diumumkan ini dilakukan beberapa hari usai Korut meledakan kantor penghubung kedua negara di Kaesong, dekat perbatasan Korsel. Mereka juga mendeklarasikan untuk mengakhiri dialog dengan Seoul.
Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan Lee diperkirakan akan menggelar pembicaraan dengan sejumlah pejabat AS. Termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Stephen Beigun yang juga ketua tim negosiasi denuklirisasi Semenanjung Korea.
"(Lee dan Biegun) akan menilai situasi di Semenanjung Korea saat ini dan membahas responsnya," kata Kementerian Luar Negeri Korsel, Kamis (19/6).
Stasiun televisi Korsel memperlihatkan gambar Lee tiba di Bandara Internasional Dulles di Washington pada Rabu (17/6) malam. Ia menolak memberikan pernyataan apapun pada wartawan.
Pyongyang mengabaikan ajakan Seoul untuk kembali memulai proyek kerja sama ekonomi antar-Korea yang mengalami kebuntuan karena sanksi-sanksi internasional yang dirancang untuk membekukan program nuklir dan rudal Korut. Pada Rabu (17/6) kemarin adik Pemimpin Korut Kim Jong-un, Kim Yo Jong, mengkritik Presiden Korsel Moon Jae-in karena gagal mengimplementasikan perjanjian perdamaian 2018. Ia mengatakan Moon 'menempatkan lehernya sendiri pada jeratan flunkeyism (menghamba) pro-AS'.
Pyongyang juga mempermasalahkan aktivis pembelot yang melarikan diri ke Korsel. Para pembelot itu rutin mengirimkan propaganda anti-Korut lewat perbatasan.Terkadang beserta makanan, uang satu dolar, radio kecil, dan USB berisi drama dan berita Korsel.
Surat kabar resmi Partai Buruh Korut, Rodong Sinmun, menulis peledakan kantor penghubung hanya 'aksi tahapan pertama' dalam 'perang suci' menghukum pejabat Korsel yang tutup mata dengan kampanye para pembelot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika