REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan IRTI Monas hari ini, Jumat (2/5). Menurut Jokowi, pendidikan adalah hak setiap warga yang harus dipenuhi pemerintah.
Pemerintah, kata dia, harus bisa menyediakan akses pendidikan yang gratis dan berkualitas pada rakyatnya. Namun, menurut Jokowi, pendidikan gratis saja tak akan menyelesaikan masalah kebodohan di masyarakat. Dia mengatakan, ada banyak elemen lain yang juga harus bisa penuhi pemerintah agar tidak ada anak putus sekolah.
"Jangan dipikir pendidikan gratis bisa menyelesaikan masalah. Masih ada urusan baju seragam, buku, sepatu, transportasi. Itu biaya yang tidak kecil," kata calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
Jokowi lantas mencontohkan apa yang sudah Pemerintah Provinsi DKI lakukan dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Melalui program tersebut, kata dia, warga miskin tak hanya bisa menikmati pendidikan gratis. Tapi juga bisa mendapatkan keperluan sekolah lainnya dengan gratis.
Menurut Jokowi, pemerintah harus mendata apakah masih ada anak-anak yang putus sekolah atau tidak. Sebab, pada kenyatannya, di Jakarta saja yang sudah ada KJP masih ada anak yang tak sekolah. "Ini wajib betul-betul dilihat di lapangan apakah masih ada yang tidak sekolah. Sehingga harus disisir agar akses terhadap layanan pendidikan itu betul-betul diberikan oleh negara," ucap Jokowi.