REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menjelaskan kekisruhan soal Ujian Nasional (UN) yang mencantumkan nama Joko Widodo (Jokowi) di dalamnya.

"Terkait dengan soal UN yang tercantum nama Jokowi di dalamnya, ini tanggung jawab penuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (M. Nuh). Dia harus menjelaskan ini, kalau memang salah dia, lebih baik mundur," kata politikus PDIP, Aria Bima, dalam konferensi pers di Posko JKW4P, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.

Dia mengatakan bahwa Jokowi selaku bakal capres dari PDIP sangat dirugikan dengan peristiwa kemunculan namanya di soal UN. Hal itu, menurut dia, membuat perspektif masyarakat terhadap Jokowi menjadi negatif.

Padahal, kata Aria Bima, PDIP sejak awal melalui fraksinya di Komisi X DPR RI dengan tegas mengusulkan agar UN ditiadakan. Selain itu, PDIP juga memiliki posisi di luar pemerintahan sehingga bagaimana mungkin PDIP bisa memasukkan nama Jokowi dalam soal UN.

Dia justru menyiratkan bahwa M. Nuh lah yang patut dicurigai karena yang bersangkutan kerap menggunakan isu soal UN dalam ranah politik yang pada akhirnya membuat nama Jokowi menjadi negatif.

"Saya minta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk tidak masuk ke ranah politik dengan menggunakan isu-isu pendidikan untuk mendiskreditkan Jokowi," ujar Aria Bima.

Ikuti Whatsapp Channel Republika