REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Partai Golkar, Agung Laksono meminta agar KPU bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Yakni menyelesaikan penghitungan suara pileg secara nasional. Ia tak ingin KPU membebani pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan Perppu.

"Harus itu. Jangan membebani pemerintah lagi, apalagi bebani presiden dengan membuat Perppu. Sudahlah, KPU tanggung jawab dong, jangan lagi senangnya gak pernah katakan ikut campur, jangan intervensi. tapi nanti kalau sudah begini, baru kembali. Selesaikanlah. Kalau perlu gak usah tidur," katanya, Kamis (8/5).

Menurutnya, waktu yang hanya tinggal satu hari harus bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk menyelesaikan tugas penghitungan. Jangan sedikit-sedikit membebani presiden. Kalau nanti ada gugatan, maka bisa diproses di Mahkamah Konstitusi.

"Ke MK saja kalau ada masalah. Tapi jangan sedikit-sedikit dibebankan ke presiden, dia sudah berbuat maksimal, dia tidak menghambat atau menjegal, bahkan mendorong. KPU inilah kerjanya yang profesional dulu," katanya.

Ia juga sedikit mencibir komisioner KPU yang kebanyakan berasal dari LSM. Dulunya mereka adalah pihak yang gencar mengkritik, sekarang berada di posisi yang bersentuhan langsung. "Mereka kan kebanyakan LSM tukang kritik, sekarang tahu rasalah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika