REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin Indonesia mendatang diminta untuk bisa melakukan reformasi regulasi di sektor pertanian. Selama ini banyak regulasi yang ditetapkan justru lebih banyak membelenggu.
Juru bicara Forum Alumni Institut Pertanian Bogor (FA-IPB), Frangky Sibarani, mengatakan selama ini kebijakan pertanian sering dikotak-kotakkan.
''Banyak kebijakan yang kurang tepat untuk menangani pertanian di Indonesia. Di antara lembaga pemerintahan juga cenderung bekerja berdasarkan kepentingan masing-masing dan bukan bekerjasama,'' katanya dalam diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Jumat (14/5).
Frangky mencontohkan misalnya ketersediaan alat-alat pertanian yang semuanya masih memakai bahan impor. Apabila pemerintah bisa berkoordinasi dengan baik, menurut dia, kebijakan perdagangan dan perindustrian bisa menukung ketersediaan alat-alat pertanian tersebut.
Oleh karena itu, ia berharap ada reformasi regulasi di sektor pertanian. ''Selama ini banyak regulasi yang ditetapkan justru membelenggu. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika