REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Rektor UIN Jakarta Komaruddin Hidayat mengatakan permasalahan dalam penyelenggaraan haji cukup banyak, sehingga bila tidak ada pembenahan radikal institusi akan menyulitkan Menteri Agama.
"Kalau tidak ada pembenahan radikal institusi yang mengurus haji, siapa pun yang menjadi menteri agama akan selalu menghadapi permasalahan rumit," kata Prof Dr Komaruddin Hidayat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Komaruddin mengatakan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji begitu banyak. Banyaknya yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, merupakan salah satu persoalan sendiri. "Selain itu, ada juga faktor Arab Saudi yang sangat berbeda kultur dan aturan main dengan pemerintah Indonesia," tuturnya.
Di sisi lain, menurut Komaruddin, para jamaah haji juga seringkali ikhlas dengan berbagai pungutan liar untuk mempermudah kepengurusan ibadah mereka. Hal itu membuka peluang untuk eksploitasi dan manipulasi dalam penyelenggaraan haji.
"Lebih banyak faktor nonibadahnya. Jadi pendekatannya mesti profesional dan transparan," ujarnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji. "Sudah naik ke penyidikan dengan SDA dan kawan-kawan sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/5).
Pada Selasa (6/5), KPK meminta keterangan Suryadharma Ali dalam penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Menteri Agama Suryadharma Ali selepas diperiksa KPK pada Selasa (6/5) mengaku tidak mampu menjangkau terlalu detail ke jajaran di bawahnya terkait penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu saya serahkan semuanya kepada pihak KPK yang pada saat ini melakukan penyelidikan. Saya tidak bisa menjangkau terlalu detail, ke bawah, karena penyelenggaraan haji dengan total 194 ribu jamaah haji itu bukan pekerjaan yang mudah," kata Suryadharma selepas diperiksa lebih dari 10 jam oleh Tim Penyelidik KPK saat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika