Ahad 25 May 2014 21:01 WIB

Maklumat Kebangsaan Sidang Tanwir Muhammadiyah, Apa Isinya?

Rep: hafidz muftisany/ Red: Taufik Rachman
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memberikan sambutan pada Tanwir Muhammadiyah di Mesra Ballroom, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (23/5).
Foto: Tahta Aidilla/Republika
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memberikan sambutan pada Tanwir Muhammadiyah di Mesra Ballroom, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (23/5).

REPUBLIKA.CO.ID,SAMARINDA -- Tanwir Muhammadiyah Samarinda 2014 menghasilkan maklumat kebangsaan sebagai salah satu putusan resmi. Maklumat ini dikeluarkan sebagai sikap Muhammadiyah menjelang perhelatan pemilu presiden.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan pilpres adalah gelaran strategis karena menentukan jalannya pemerintahan negara. Muhammadiyah, ungkap Din, menyeru kepada seluruh komponen bangsa agar aktif dan partisipasif. "Warga yang memiliki hak pilih hendaknya menggunakannya dengan bijak," ujar Din dalam penutupan Tanwir, Ahad (25/5).Lebih jauh Muhammadiyah mengajak pemilih untuk berani menolak politik uang dan transaksional.

Muhammadiyah juga mengimbau kepada pemerintah dan utamanya KPU untuk bersikap netral, jujur dan profesional. "Jangan ragu untuk menerapkan sanksi sesuai perundangan yang berlaku," papar Din.

Kepada pasangan capres maupun tim suksesnya, Din menekankan agar bersaing secara ksatria dan mengutamakan akhlak mulia. Perdebatan dalam tataran program dan visi misi harus lebih diutamakan dibanding kampanye hitam dan praktik uang mencederai demokrasi. " Pasangan harus siap menang dan kalah. Harus legowo dan tidak takabur apapun hasilnya."

Khusus kepada warga Muhammadiyah, Tanwir memutuskan untuk tidak mendukung salah satu capres. Anggota Muhammadiyah diberikan kebebasan untuk memilih dengan mempertimbangkan rasionalitas dan spiritualitas. "Biar lebih mantap silakan shalat istikharah dulu," ujar pria kelahiran Sumbawa ini. Ia pun mengimbau agar warga Muhammadiyah tetap menggunakan hak pilihnya dan tidak golput.

Din beralasan sikap ini diambil sebagai peneguhan khittah Muhammadiyah yang diputuskan di Muktamar Makasar 1971. " Tegas Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik. Politik Muhammadiyah adalah amar maruf nahi munkar, "tuturnya.

Meski tidak menyatakan mendukung salah satu calon, Muhammadiyah mengeluarkan tujuh kriteria capres sebagai panduan umat menentukan pilihannya. Pertama berjiwa religius, taat beribadah dan berintegritas tinggi. "Sejalan antara mulut dan perilaku," papar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Agung Danarto.

Kedua harus berkomitmen terhadap aspirasi politik umat Islam dan mewujudkan konsep besar Muhammadiyah, "Indonesia Berkemajuan". Agung melanjutkan kriteria selanjutnya mestilah memiliki karakter kuat sebagai negarawan. Jika terpilih menjadi presiden ia harus mementingkan negara dibanding parpol dan kroni-kroninya. " Dia juga harus berani menjaga marwah dan kedaulatan nasional dari ancaman dalam dan luar negeri," ungkap Agung.

Kelima, sosok tersebut haruslah tegas dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan perlindungan aset negara. Langkah ini hanya bisa dilakukan dengan pembentukan tata kelola pemerintah yang baik.

Agung melanjutkan kriteria keenam adalah berani mengambil keputusan strategis dalam memecahkan masalah krusial bangsa. " Kriteria terakhir memiliki strategi perubahan yang membawa ke kemajuan bangsa," papar Agung.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement