REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Warga Perumahan Pondok Mitra Lestari Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta pemerintah setempat membangun sebuah tandon resapan air guna antisipasi banjir yang kerap melanda wilayah itu setiap tahun.
"Pemerintah Kota Bekasi bisa membeli sebuah lahan eks pemancingan seluas satu hektare lebih di Perumahan Galaxy, Bekasi Selatan, dan memfungsikannya menjadi tandon. Tentu hal serupa seharusnya juga bisa di upayakan di wilayah kami," ujar pengurus RW13 Pondok Mitra Lestari (PML) Oman Rachman di Bekasi, AHad (25/5).
Gagasan itu muncul dalam agenda audiensi puluhan perwakilan warga PML dengan pengembang properti PT Tri Mitra yang tengah berencana membangun hunian komersil di lahan seluas 3,5 hektare bersebelahan dengan kawasan PML.
Dalam audiensi yang berlangsung di kantor Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, itu warga menolak dengan tegas rencana pengurugan lahan sawah yang selama ini dimanfaatkan sebagai resapan itu.
"Pembangunan hunian berupa apartemen ataupun perumahan sudah tidak layak lagi di kawasan kami yang sudah padat dan rawan banjir," kata perwakilan warga lainnya, Edi.
Menurut dia, kehadiran hunian baru justru akan memperparah banjir di kawasan itu akibat minimnya lahan resapan.
"Kami berharap sekali pemerintah mau membeli lahan itu dari PT Tri Mitra sebagai bentuk komitmen mereka menanggulangi banjir dari luapan Kali Bekasi," katanya.
Selain itu, kata dia, rencana pengurugan lahan di lokasi itu belum memiliki legalitas yang kuat menyusul belum adanya izin dari pemerintah dan warga terkait pemanfaatan lahan.
Perwakilan PT Tri Mitra Handi mengaku rela bila lahan tersebut dibeli pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak.
"Kalau memang pemerintah mau beli, silahkan saja. Tapi kami sebagai developer tentu memiliki keinginan untuk bersinergi dengan warga sekitar untuk membangun," katanya.
Namun demikian, pihak meminta waktu kepada perwakilan warga untuk menyusun rencana pembangunan fisik berikut konsep tata airnya.
"Sampai sekarang kami sedang fokus mengurus izinnya dulu kepada pemerintah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika