REPUBLIKA.CO.ID,  BANGKOK -- Seorang menteri kabinet di pemerintahan Thailand, Selasa (28/5), menentang adanya kudeta militer di negeri Gajah Putih. Menteri Pendidikan Thailand, Chaturon Chaisang itu, bahkan mengutuk pengambilalihan kepemimpinan Thailand yang dikuasai militer sejak Kamis (22/5) lalu.

Dikutip dari AP, Selasa (27/5), komentar penentangan Chaturon itu merupakan komentar pertama kalinya yang dilontarkan oleh jajaran menteri Thailand terguling baru-baru ini.

''Kudeta bukanlah sebuah solusi atas konflik-konflik masalah dalam masyarakat Thailand,'' kata Chaturon. Ia merupakan sosok yang menghendaki Thailand bebas dari kuasa dan kudeta militer.

''Namun, itu akan membuat konflik menjadi lebih buruk dan mungkin mengarah pada kekerasan. Kudeta tak dapat diterima, itu merupakan pelukaan terhadap demokrasi,'' sambungnya.

Adapun Chaturon merupakan sosok pengkritik keras yang menantang intervensi militer. Ia bahkan mengemukakan antipati militer itu di hadapan sejumlah media dalam Foreign Correspondents Club of Thailand, di Bangkok.

Chaturon pun bersikeras akan menggunakan hak-hak dan kebebasannya untuk menyerukan pengembalian Thailand kepada demokrasi.

Sebelumnya, Kamis, Thailand mengeluarkan pengumuman kudeta militernya. PM Yingluck Shinawatra pun ditangkap oleh kepolisian atas sejumlah dakwaan yang dituduhkan padanya.

Setidaknya, gelombang protes besar massa antipemerintah telah mengguncang Thailand sejak enam bulan lalu. Kini pemerintahan berjalan di bawah tangan panglima militer, Jenderal Prayuth Chan-ocha. Dalam waktu delapan tahun terakhir, Gajah Putih telah mengalami junta militer dua kali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika