REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengatakan sejak Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa resmi ditetapkan sebagai pasangan capres dan cawapres.

Kedua pasangan tersebut tidak pernah menyinggung mengenai darurat perlindungan anak di Indonesia. Tim sukses mereka lebih pada hal-hal politis dan itu tentu mengabaikan hak anak.

"Sampai hari ini, kedua capres dan cawapres tidak pernah menyinggung situasi indonesia terkait darurat perlindungan anak," ujar Arist Merdeka Sirait kepada Republika, Selasa (27/5).

Ia mengatakan kedua pasangan capres dan cawapres tersebut minim perhatian dan tidak sensitif terhadap isu perlindungan anak. Mereka menganggap anak merupakan urusan domestik bukan politik dan menganggap anak tidak mempunyai hak. Padahal, anak adalah generasi penerus bangsa. "Itu pengabaian terhadap hak anak-anak," ujarnya. 

Oleh karena itu pada dialog debat capres dan cawapres nanti, Komnas PA akan mempertanyakan itu (perlindungan anak). Jika mereka tidak bisa menjawab maka Komnas PA akan mendorong pemilih pemula untuk mempertimbangkan memilih mereka berdua.

Menurutnya, Komnas PA juga akan meminta kepada dua calon tersebut untuk menambahkan kementerian khusus mengurusi perlindungan anak. Karena, selama ini, kementerian pemberdayaan tidak bergerak maksimal. "Ini permintaan sepuluh tahu lalu," katanya.

Arist mengatakan saat ini yang dibutuhkan dalam darurat perlindungan anak adalah peran serta masyarakat. Selama ini, peran masyarakat lepas terhadap anak. Seolah pemerintah yang bisa menjawab perlindungan anak. Padahal, faktanya pemerintah tidak bisa menjawab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika