REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Surabaya mengusulkan kawasan prostitusi Dolly tetap menjadi "milik" mantan PSK, mucikari, tukang parkir, pedagang, dan masyarakat sekitar lokalisasi itu. Namun bentuknya bukan lokalisasi lagi melainkan menjadi wahana produktif yang memekerjakan mereka.

"Kami mendukung langkah Pemkot Surabaya untuk menutup lokalisasi di Surabaya, karena Dolly yang dulu berada di pinggiran kota sudah menjadi tengah kota, sehingga anak-anak kota ini harus dihindarkan dari kawasan lokalisasi," kata Ketua PC ISNU Surabaya Dr Rudi Akhwadi MT di Surabaya, Sabtu.

Namun, caranya bukan dengan "mengusir" mereka atau menyelesaikan dengan "pesangon", sebab hal itu hanya menyelesaikan faktor fisik atau infrastruktur, sedangkan "faktor manusia" tetap tidak selesai.

Karena itu pemerintah kota bisa bekerja sama dengan pengusaha untuk menjamin warga kampung Dolly sebagai "karyawan" dalam wahana produktif yang dibangun pengusaha di sana.