REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto menegaskan TNI/Polri tidak melaksankana dan melakukan politik praktis. Ia menekankan hal tersebut akan mencederai reformasi TNI/Polri dan melanggar UU.

"TNI harus menempatkan diri dan memposisikan diri dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Amanat reformasi jelas: TNI tidak melaksankaan dan melakukan politik praktis. Saya kira sangat jelas," katanya saat memberikan keterangan pers di Kementerian Pertahanan, Senin (2/6).

Ia pun menjelaskan apabila TNI/Polri ingin berkiprah menjadi pemimpin nasional melalui jalur politik, maka cara dan mekanismenya tak lain keluar dari lingkungan TNI/Polri. Pemerintah, bahkan presiden pun tak akan melarang asalnya dilakukan secara tepat dan benar.

"Pada dasarnya seorang perwira tinggi itu sudah melalui tahapan pembinaan yang cukup sehingga dari sisi kemampuan kualitas mereka memiliki kemampuan. Hanya, harus keluar dari jajaran TNI karena TNI sesuai amanat UU dan semangat reformasi tidak berpolitik," katanya.

Djoko juga mengatakan pemerintah dan masyarakat Indonesia menginginkan agar pemilu bisa berjalan aman, tertib, lancar, dan tidak ada gesekan apapun. Karena itu jajaran pucuk pimpinan organisasi partai, koalisi, hingga para pendukungnya pun harus bersama-sama dengan petugas menjaga keamanan.

"Kalau itu semua bisa dijaga maka pemilu akan bisa dilaksanakan dengan baik seperti halnya pileg yang scara umum bisa dijalankan dengan baik. Saya yakin dengan bekal yang kita miliki proses ke depan sampai 9 juli akan bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika