REPUBLIKA.CO.ID, TASMANIA -- Politisi dari tiga partai di  salah satu negara bagian Australia Tasmania tampaknya setuju jika saat ini belum tepat bagi mereka mendapat kenaikan gaji. Laporan dari Komisi Industrial mengenai gaji politisi rencananya akan dibahas di parlemen.

Temuan pembahasan ini akan dipertimbangkan parlemen, namun, terlepas dari itu, para anggota dari partai Liberal, partai Buruh dan partai Hijau tampaknya setuju bahwa gaji mereka seharusnya tidak dinaikkan.

Scott Bacon dari partai Buruh mengaku bahwa sekarang saja pemasukannya sudah lebih dari cukup. "Secara pribadi, ini bukan waktunya politisi diberi kenaikan gaji," katanya, baru-baru ini.

Menteri Pertumbuhan Negara, Matthew Groom, keuangan negara bagian tengah mengalami kesusahan, dan para politisi harusnya ikut menghemat.

Sedangkan pemimpin partai Hijau, Kim Booth, berpendapat bahwa gaji politisi seharusnya ditentukan badan independen.

"Jelas, saat ini, dengan keadaan anggaran yang amat ketat, tak pantas para anggota parlemen naik gaji..." katanya.

Gaji pokok seorang anggota parlemen negara bagian Australia sekitar 120.000 dollar (Rp 1,3 miliar) per tahun.

Hari Selasa (03/06/2014), parlemen Tasmania akan kembali membahas rencana melakukan reklasifikasi, alias pengubahan status, 400.000 hektar hutan. Tindakan ini akan memungkinkan pembabatan hutan tersebut dalam waktu enam tahun.

Undang-undang tentang reklasifikasi hutan itu akan menghapus perjanjian perdamaian hutan yang telah dicapai aktivis lingkungan hidup, serikat pekerja, dan industri.

Rancangan undang-undang ini akan ditentang partai Buruh dan partai Hijau. Namun, partai Liberal, yang sekarang menguasai pemerintah, mampu mengirimkan RUU itu ke Dewan Legislatif hari Kamis. 

RUU ini tak akan dipertimbangkan oleh Dewan Legislatif, yang kebanyakan anggotanya bersifat independen, hingga minggu terakhir bulan Juni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika