REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus mendorong pertumbuhan jumlah kelompok jejaring pengelolaan sampah mandiri di daerah ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Saat ini di Bantul ada sebanyak 81 kelompok jejaring pengelolaan sampah mandiri, kami terus dorong kegiatannya agar setidaknya meningkat rata-rata 20 persen per tahun," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bantul, Edy Susanto, Selasa.
Menurut dia, dengan adanya kelompok jaringan pengelolaan sampah mandiri itu, maka anggota bisa memiliah sampah untuk kemudian diolah menjadi berbagai barang kerajinan seperti tas yang memiliki nilai jual sehingga menambah pendapatan.
"Selain itu sampah dari kotoran maupun dedaunan bisa diolah menjadi pupuk kompos, sehingga jelas ini akan menguntungkan anggota, terlebih bagi mereka yang mempunyai lahan pertanian," kata Susanto.
Sementara itu, Kabid Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan BLH Bantul, Bambang Triyanto mengatakan, keberadaan kelompok jejaring pengelolaan sampah itu tersebar di 17 kecamatan, namun belum terdapat di semua desa se Bantul.
"Kami mendorong mereka untuk terus menambah kelompok jejaring minimal tingkat pedukuhan satu kelompok, karena setidaknya dengan jejaring itu sampai saat ini bisa menekan volume sampah Bantul sekitar 30 persen," katanya.
Menurut dia, adapun kecamatan dengan jumlah kelompok terbanyak ada di Kecamatan Banguntapan, Sedayu dan Piyungan, bahkan di wilayah Sedayu kelompok jejaring sudah sampai pada tingkat rukun tetangga (RT).
Ia mengatakan, berbagai upaya yang dilakukan BLH dalam mendorong peningkatan jumlah kelompok di antaranya dengan memberikan pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat yang serius dan berkomitmen mengembangan kegiatan peduli kebersihan itu.
"Bahkan tahun ini kami anggarkan sebesar Rp1,5 miliar untuk pengadaan sarana pendukung, misalnya diwujudkan dalam bentuk mesin jahit, mesin pencacah, sepeda motor gerobag dan sebagainya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika