REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) mulai kembali berjualan di sekitar Museum Sejarah Jakarta atau akrab disebut Fatahillah. Padahal sebelumnya mereka telah ditertibkan dengan dipindah ke empat zona yang telah disiapkan pemerintah di sekitar kota tua.

Menanggapi hal ini, Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Perdagangan Jakarta Barat Slamet Widodo mengaku bahwa hal itu bukan wewenangnya.

"Urusan kami hanya sebatas pembinaan saja. Saya sendiri menyayangkan Satpol PP, kenapa hal itu dibiarkan? Kalau dari awal sudah dijaga terus, sekalinya ada PKL nakal ditertibkan, saya yakin bisa kok tertib. Kalau dibiarkan, sekali ada yang balik, yang lain ikut balik dong," jelasnya kepada Republika Jumat (6/6).

Slamet menambahkan bahwa selama ini pemerintah sudah sangat memfasilitasi kemauan para PKL untuk tetap berjualan bahkan masih disediakan tempat. Namun untuk PKL yang baru, sudah tidak dapat tempat untuk relokasi.

Ke depannya, pemerintah berencana membangun bangunan serba guna yang dapat juga dimanfaatkan pedagang kaki lima untuk membuka lapak mereka. "Jadi nanti misalnya kami bangun gedung parkir. Di sana ada spot untuk berjualan juga. Jadi multi fungsi," tambahnya.

Terkait penertiban PKL, menurut Slamet, pihaknya akan selalu kooperatif dalam upaya penertiban dan pembinaan PKL. Pembinaan PKL ini bekerja sama dengan Satpol PP dan juga Kecamatan setempat. Permasalahan pedagang kaki lima menjadi pekerjaan tetap bagi pemerintah dalam hal penertiban dan pembinaan.

"Ada beberapa titik di Jakarta Barat yang banyak ditemukan PKL tidak berizin. "Ada di Kota Tua, Asemka, Jembatan Lima dan di sentra barat daerah Kedoya," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika