REPUBLIKA.CO.ID, GAZA-- Para karyawan Hamas di Gaza menuntut pembayaran gaji mereka yang belum dibayar oleh Pemerintah Palestina. Hal ini mereka lakukan diiringi dengan baku hantam di depan Bank Islam Palestina di kota tersebut, Kamis (5/6).
Dalam protes itu, mereka menuntut agar Pemerintah baru Palestina dapat segera membayar gaji mereka. Para karyawan Hamas berharap setelah Pemerintah bersatu dibentuk, mereka dapat dimasukan ke dalam daftar gaji yang sama dengan pegawai Otoritas Palestina (PA).
Karyawan PA yang berada di Gaza selama ini tetap menerima pembayaran gaji. Kemarahan para pegawai Hamas memuncak saat Rabu lalu, karyawan PA hendak mengambil gaji yang baru mereka terima. Para pegawai Hamas mencoba menghalangi karyawan PA mengambil gaji mereka di ATM-ATM yang ada di Kota Gaza.
"Apa tujuan rekonsiliasi? Kita semua harus makan, jika tidak, tidak satu pun berhak," teriak salah satu karyawan Hamas dalam bentrokan dengan pegawai PA.
Namun, hal itu semakin menyulut kemarahan pegawai PA yang membalas dengan mengatakan jika Hamas tidak berhak untuk menghalangi mereka dan keluarganya makan. Baku hantam pecah saat polisi anti huru-hara Palestina mendatangi lokasi. Polisi mendorong paksa mereka jauh dari ATM. Bank dan seluruh ATM di Kota gaza pun ditutup guna mengamankan situasi.
Sekitar 50 ribu pegawai Hamas tidak terdaftar sebagai karyawan PA. Hal ini karena mereka direkrut oleh Hamas setelah terjadi konflik dengan Fatah pada 2007, yang berujung pada perpisahan Pemerintahan Palestina. Hamas menguasai pemerintahan di Gaza, sedangkan Fatah menguasai Tepi Barat.
Hamas mengalami krisis keuangan sejak Mesir menutup wilayah sekitar perbatasan. Selama beberapa bulan terakhir, para pegawai yang direkrut oleh Hamas tidak menerima sepeser pun gaji. Setelah Pemerintah palestina Bersatu dibentuk, PA mengatakan jika mereka akan mencoba untuk memasukan karyawan Hamas dalam daftar gaji mereka.
"Anggaran gaji bulan ini telah disiapkan sebelum perjanjian rekonsiliasi," ujar Ihap Bseiso, juru bicara Pemerintah Palestina, dilansir Al Akhbar News, Kamis (5/6).
Ia juga mengatakan jika terdapat banyak prosedur tekhnis yang harus dilewati hingga hal itu dapat dilakukan. Bseiso menambahkan, menteri Keuangan Palestina akan segera mempelajari masalah ini bersama dengan komite hukum.
Sementara itu, menanggapi krisis keuangan yang terjadi pada Hamas, Qatar disebut akan membantu membayar upah pekerja. Wakil Pemimpin hamas, Moussa Abu Marzouk yang juga menjadi penanggung jawab Hamas dalam urusan rekonsiliasi dengan Fatah mengkonfirmasi hal ini.
"Qatar telah menyetujui untuk membayar gaji para pegawai Hamas untuk bulan Juni," ujar Marzouk, seperti yang dilansir Israel National News, Jumat (6/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika