REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Joko widodo- Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto menilai, perpecahan di tubuh TNI terjadi karena institusi negara tersebut tak lagi bersikap netral. Karena itu, wajar jika Panglima TNI, Jenderal Moeldoko melakukan rapat tertutup untuk membahas masalah tersebut.

"Kalau Panglima TNI saat ini mengadakan rapat tertutup, kami menganggap positif saja bahwa rapat itu dimaksudkan untuk melaksanakan instruksi presiden yang mengingatkan TNI harus netral," ujar dia ketika dihubungi Republika, Jumat (13/6).

Menurut wasekjen PDIP tersebut, tak ada yang salah dengan purnawirawan TNI yang merapat pada kubu capres tertentu. Sebab, mereka telah menjadi warga sipil. Hanya, kata dia, purnawirawan TNI itu tak boleh menggerakkan militer aktif untuk memenangkan capres tertentu.

Hasto lantas menyebut kasus Babinsa yang dianggap telah merugikan kubu Jokowi-JK. Menurut dia, hal itu merupakan bentuk kegelisahan pasangan lawan lantaran tak bisa mengungguli Jokowi-JK.

Seperti diktehaui, purnawirawan TNI telah terbelah dua. Sejumlah nama-nama besar seperti Hendropriyono, Wiranto, dan Sutiyoso merapat pada kubu Jokowi-JK. Sementara, George Toissuta, telah menyatakan dukungannya pada pasangan Jokowi-JK.

Dukungan purnawirawan TNI terhadap sejumlah capres itu kemudian memicu perpecahan di tubuh TNI sendiri. Hal itu ditandai dengan munculnya isu TNI aktif yang menggerakkan masyrakat untuk memilih capres tertentu dan bocornya surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mengenai pemberhentian Prabowo Subianto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika