REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusabakti menilai Panglima TNI, Jenderal Moeldoko harus turun tangan menengani kemungkinan adanya perpecahan di tubuh TNI.

"Panglima TNI harus turun tangan menengahi dan memecahkan kubu-kubu di TNI. Harus itu,'' kata dia, Jumat (13/6).

Menurutnya, tidak ada masalah jika purnawirawan yang terpecah untuk mendukung salah satu calon presiden karena mereka bukan lagi perwira aktif. Yang mengkhawatirkan, jika purnawirawan tersebut masih bisa memberikan pengaruh pada perwira aktif.

Karena itu, ia beranggapan Panglima TNI harus tegas untuk mencegah terjadinya perpecahan. Sekaligus harus memotong pengaruh purnawirawan itu kepada bawahannya.

Ia mengingatkan, ketika prajurit aktif ikut dalam politik praktis, maka hal tersebut adalah pelanggaran. Apalagi jika berujung pada perpecahan.

"Kita tahu dari sejarah, jika TNI pecah negara bisa goyang, bisa-bisa terjadi perang saudara," kata dia.

Sebelumnya, tersiar kabar adanya perpecahan di tubuh purnawirawan TNI yang berimbas kepada dilaksanakannya rapat tertutup dipimpin langsung Panglima TNI.

Ikrar menjelaskan, jika memang benar Panglima TNI mengadakan rapat, ia sebisa mungkin menjelaskan kepada bawahannya, tugas TNI ialah menjaga keutuhan NKRI terkait pengamanan perbatasan negara dari serangan musuh.

TNI ialah alat tempur negara.

"Panglima harus tegaskan Angkatan Laut, Darat dan Udara bahkan sampai ke Babinsa harus netral. Ini harus segera mungkin, agar tidak terjadi perang di negara kita,'' kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika