REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya menyatakan baru sedikit pekerja seks komersial (PSK) Dolly dan Jarak yang mengambil dana kompensasi dari pemerintah.
Kabid Perencanaan dan Prasarana Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Dwija mengatakan sebagaian besar PSK, mucikari, dan warga terdampak tetap menolak dan masih bertahan di area Dolly dan Jarak.
"Dari sejumlah PSK yang berjumlah 1.449, dan 311 mucikari, hanya sekitar 297 yang menerima dana kompensasi," katanya, Selasa n(24/6).
Menurut dia, pihaknya memang berencana untuk membangun eks-lokalisasi itu menjadi tempat yang lebih terhormat dan tidak bertentangan dengan hukum agama. Agar kesan sebagai tempat lokalisasi secara perlahan bisa hilang.
"Dan yang terpenting adalah bagaimana memberdayakan para PSK dan masyarakat setelah Dolly ini ditutup," katanya.
Dwija mengungkapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari pemkot Surabaya sudah mengadakan progam-progam pelatihan kepada para PSK, mucikari dan warga terdampak berupa pelatihan untuk menjalankan bisnis yang positif sebelum penutupan. Pemkot akan menyediakan modal kepada masyarakat Dolly untuk berdagang dan membantu untuk memasarkan kepada publik.
"Kami ingin menjadikan wisma yang ada di lokalisasi Dolly dan Jarak menjadi alih profesi dan alih fungsi, misalnya mendirikan sentra-sentra PKL, dan sentra usaha," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika