REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD – Perdana Menteri Irak Nouri Maliki menolak seruan membentuk pemerintah nasional untuk melawan serangan para pemberontak ISIL. Ia menyebut seruan tersebut merupakan kudeta melanggar konstitusi.
“Seruan itu merupakan kudeta melanggar konstitusi dan upaya untuk mengakhiri demokrasi,” katanya. Pada pekan ini, Maliki menyerukan agar semua kekuatan politik berekonsiliasi menghadapi serangan teroris. Namun, Perdana Menteri Irak menolak pembentukan pemerintahan darurat yang meliputi semua kelompok etnis dan agama.
Menurutnya, langkah tersebut hanya akan bertentangan dengan hasil pemilu parlemen pada April mendatang yang dimenangkan oleh bloknya. “Tujuan yang berbahaya dari pembentukan keselamatan pemerintah nasional sangatlah jelas. Ini merupakan upaya mereka yang ingin melawan konstitusi untuk menghilangkan proses demokrasi awal dan mencuri suara dari para pemilih,” jelasnya, seperti dilansir dari BBC.
Amerika Serikat meminta para pemimpin politik negara tersebut untuk mengatasi permasalahan sekterian dan perpecahan etnis. Pasukan pemerintah dinilai tak mampu untuk mengambil alih wilayah yang telah dikuasai oleh para pemberontak pada bulan ini.
Hampir 150 penasehat militer AS yang dikerahkan ke Irak untuk membantu pasukan Irak pun telah tiba. Mereka juga akan mulai bekerja pada Rabu. Sementara itu, krisis di Irak kini tengah dibahas oleh para pemimpin Natio dalam sebuah pertemuan di Brussels. Mereka bergabung dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry yang telah kembali dari kunjungannya ke Baghdad dan Irbil.
Dalam kungjungannya ke Irak, Kerry memperingatkan Irak bahwa saat ini merupakan waktu yang kritis. Ia pun berjanji bahwa dukungan AS yang kuat akan berlanjut. “Jika para pemimpin Irak mengambil langkah bersama yang diperlukan untuk mengambil kembali negara ini, hal ini akan efektif,” katanya.
Sebanyak 130 penasehat militer membentuk operasi militer gabungan dengan pasukan Irak di Baghdad dan di utara wilayah itu. Tugas mereka yakni memberikan nasehat kepada para pasukan Irak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika