REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Imigrasi Kelas I Palembang, menarik sementara paspor Mst istri Wali Kota Palembang Romi Herton bersama dua orang dekatnya setelah dikeluarkanya surat perintah pencegahan bepergian ke luar negeri atas permintaan KPK pertengahan Juni 2014.
"Selain paspor istri dan dua orang dekatnya (YA, MA), kami juga telah menarik paspor Wali Kota Palembang Romi Herton, dan Sekretaris Daerah Palembang Ucok Hidayat," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Bogi Widiantoro, Senin (30/6).
Paspor dua pejabat Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan dan tiga kerabatnya itu, ditarik sementara untuk masa pencekalan atau pencegahan bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan atau hingga Desember 2014 terkait kasus dugaan suap sengketa pilkada kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar.
Dia menjelaskan, hingga akhir Juni ini, meskipun ada pengusaha dan beberapa pejabat Pemerintah Kota Palembang lainnya yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap tersebut, pihaknya belum menerima permintaan pencekalan atau pencegahan bepergian ke luar negeri tambahan terhadap pejabat atau kerabat pejabat kota setempat.
"Sementara ini kami baru mendapat perintah dari kantor pusat untuk melakukan pencekalan atau pencegahan terhadap lima pejabat dan kerabatnya bepergian ke luar negeri atas permintaan KPK, sedangkan beberapa pengusaha atau pejabat lainnya yang diduga terlibat dalam kasus itu masih menunggu perkembangan," ujarnya.
Menurut Bogi, dalam daftar cekal yang dimiliki petugas Imigrasi Palembang, tidak hanya terdapat nama lima pejabat dan kerabatnya saja, ada beberapa nama-nama lain namun tidak untuk konsumsi publik. Dalam surat perintah pencegahan bepergian ke luar negeri yang diterima pada bulan Juni 2014 ada lima orang yang berdomisili di Kota Palembang dan dua orang yang berdomisili di Jakarta menjadi perhatian petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) seperti di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang. "Sekarang ini mereka sedang menjalani proses hukum seperti dugaan tindak pidana korupsi dan penyuapan," ujarnya.
Sedangkan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan istrinya Suzana yang dicekal per 11 Desember 2013 terkait dugaan penyuapan sengketa pilkada di kabupaten setempat kepada Akil Mochtar hingga sekarang ini belum ada surat perpanjangan pencekalannya setelah masa cekalnya selama enam bulan berakhir per Juni ini.
Orang yang masuk dalam daftar pencekalan sebenarnya bersifat rahasia, namun karena ada pejabat seperti Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Mst terkait kasus dugaan suap sengketa pilkada yang menjadi konsumsi publik, sehingga tidak mungkin dirahasiakan lagi. "Sesuai ketentuan, saya tidak akan mempublikasikan nama-nama orang yang masuk dalam daftar pencegahan melakukan perjalanan ke luar negeri Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jika belum menjadi konsumsi publik," jelas Bogi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika