REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman meminta agar masyarakat mewaspadai pemberitaan menyesatkan oleh jurnalis asing.
Menuju hari pemungutan suara Pilpres 9 Juli 2014, menurut Kepala BIN, mulai beredar isu-isu dan rumor yang mendiskreditkan Aparatur dan Lembaga negara, serta mengarah pada upaya adu domba antar kelompok masyarakat. Isu ini disebarkan oleh oknum jurnalis asing.
Pemerintah dan seluruh jajarannya TNI, Polri, BIN dan Aparat Sipil Negara telah berkali-kali menegaskan untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Bahkan, menurut Marciano, ia telah berulangkali menegaskan tentang wajib hukumnya bagi seluruh aparat Intelijen untuk memegang teguh asas profesionalitas dan netralitas dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2014.
"Sehubungan dengan masih adanya berita-berita di beberapa media yang mengait-kaitkan BIN dengan isu ketidaknetralan, money politic dan adanya pernyataan jurnalis asing tentang operasi rahasia Kopassus dan BIN untuk mempengaruhi hasil Pemilu, saya menegaskan bahwa itu sama sekali tidak benar dan sangat menyesatkan," kata Kepala BIN dalam rilis yang diterima Republika Online (ROL), Senin (7/7).
Hendaknya apa yang disampaikan pihak penyebar berita harus berdasarkan bukti nyata, bukan berdasarkan asumsi, rumors yang diangkat menjadi komoditas isu bagi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kata Marciano, BIN menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak begitu saja mempercayai isu-isu yang akan merugikan.
"Mari kita songsong hari pemungutan suara dengan damai dalam suasana yang menyejukkan. Silahkan memilih pemimpin yang diyakini mampu membawa bangsa ini menuju masa depan Indonesia yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya," ungkapnya.
Marciano mengatakan KPU dan Bawaslu perlu mendapat dukungan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk masalah keamanan, lanjutnya, percayakan kepada TNI/Polri yang sudah mengantisipasi dan mempersiapkan segala sesuatunya, untuk menjamin terlaksananya Pilpres yang aman dan damai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika