REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan pandangannya bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) harus dapat bekerja dalam senyap, memiliki komitmen terkait netralitas menjaga kekuasaan, profesional, serta amanah untuk rakyat, bangsa, dan negara.
Hal tersebut disampaikannya ketika menghadiri Fit and Proper Test calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, yang diselenggarakan secara tertutup oleh Komisi I DPR RI (16/10/24).
Herindra, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, diusulkan untuk memimpin BIN menggantikan posisi Budi Gunawan yang akan mengakhiri masa jabatannya.
Dalam keterangannya, Ibas menyampaikan dukungannya terhadap Herindra dengan mengapresiasi kelengkapan profil dan rekam jejaknya yang dinilai mumpuni untuk memimpin institusi intelijen tertinggi di Indonesia.
“Visi tajam calon Kepala BIN tegas, tepat, adaptif, jelas, akuntabel, modern,” ujar Ibas. Dia menambahkan bahwa berdasarkan evaluasi, Herindra dinilai layak menjadi Kepala BIN.
“Boleh kami katakan, kelengkapan profil: check, kemampuan manajerial: check, pengalaman non-intelijen dan intelijen: check, kesetiaan dan amanah pekerjaan: check. Dan yang tak kalah penting, kerja sama dengan Presiden Terpilih juga: check,” kata Ibas.
Lebih lanjut, Ibas menekankan beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh Herindra jika terpilih menjadi Kepala BIN. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang efektif antarlembaga intelijen harus menjadi prioritas utama.
“Untuk itu, kami mendukung agar Yth. Pak Herindra dapat juga memperlihatkan beberapa hal. Pertama, CA Kabin harus mampu melakukan koordinasi intelijen antarsesama lembaga yang tercantum dalam UU Intelijen, termasuk di dalamnya yaitu menjalankan kemampuan komunikasi yang efektif dan efisien.”
Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat itu juga menegaskan pentingnya netralitas BIN dalam menjaga agar kekuasaan tidak menjurus ke ranah politik dan sipil. Ia mengingatkan bahwa fokus utama BIN adalah menjaga keamanan negara, bukan terlibat dalam kepentingan politik.
Kedua, kata dia, Calon Kabin harus memiliki komitmen terkait netralitas BIN dalam menjaga kekuasaan agar tidak menjurus ke ranah politik dan sipil, yang mana, BIN diharapkan tetap fokus terhadap peran dan fungsi utamanya, yaitu tugas demi keamanan bangsa dan negara.
Selain itu, Ibas juga menyebutkan bahwa Kepala BIN yang baru harus dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat agar tidak membahayakan kedaulatan negara.
“Ketiga, Kepala BIN nanti harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak berdasarkan informasi yang salah karena dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara.”
Dalam penutupnya, Ibas menyampaikan keyakinannya bahwa Herindra akan mampu menjaga kewenangan BIN dengan bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Saya yakin Pak Herindra bersahabat sehingga kewenangan BIN harus tetap dapat dipertanggungjawabkan, tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Selamat Pak Kabin! Dengan ini kami, Fraksi Partai Demokrat, memberikan persetujuan. Layak jadi Kepala BIN. Semoga amanah, setia, profesional, dan baik hati dalam menjalankan tupoksinya untuk rakyat, bangsa, dan negara,” kata dia.
BACA JUGA: Jika benar Berdiri, Ini Negara 'Islam' Pertama yang Halalkan Alkohol dan Bela Israel
Dengan demikian, Letjen (Purn) Muhammad Herindra resmi mendapatkan dukungan dari Fraksi Partai Demokrat sebagai calon Kepala BIN.
Herindra sendiri dikenal memiliki rekam jejak yang panjang dalam dunia militer dan pertahanan, termasuk menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI (2018-2020) dan Wakil Menteri Pertahanan sejak Desember 2020.
Pengalaman ini diharapkan akan memperkuat kinerja BIN dalam menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika