REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menduga, akan ada pemecatan di tubuh internal. Setidaknya, jika Jusuf Kalla (JK) menang pemilu dan berhasil mendorong percepatan munas untuk mengganti posisi ketua umum.
"Dia (JK) kan sudah bilang, kalau menang (pemilu), akan ada pemecatan (di internal Golkar)," katanya kepada ROL, Rabu (16/7).
Diduga, pemecatan akan dilakukan terhadap kader dan pengurus yang selama ini keras melawan Joko Widodo-JK dalam pilpres 2014.
Ia juga menduga kalau desakan percepatan munas sebagai manuver JK. "Ada semacam kesan kalau (JK) menang (pemilu), Golkar akan diambil lagi," paparnya.
Apalagi, tambah dia, desakan percepatan munas kali ini dilakukan oleh orang-orang yang selama ini memang dikenal dengan dengan JK. Bahkan, sudah menyatakan dukungan terbuka untuk pemenangan Jokowi-JK.
"Orang-orang itu memang selama ini dikenal dekat dengan JK," katanya.
Menurut dia, JK sudah pernah melakukan langkah itu pada 2004. Yaitu, ketika Golkar ia menjadi wapres dan berhasil merebut posisi ketua umum.
Akbar bercerita, pernah memecat beberapa kader yang melakukan perlawanan terbuka terhadap keputusan partai saat menghadapi pilpres 2004. Pemecatan dilakukan karena mereka dengan tegas melawan perintah partai dan malah menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres lain.
"Ketika itu sudah kami ajak bicara, kami beri peringatan, tapi tetap saja. Malah mereka melawan. Makanya jelang hari H, kami lakukan tindakan organisasi berupa pemecatan sebagai anggota," cerita dia.
Namun, ketika pimpinan dipegang JK, kader yang dipecat itu malah dikembalikan ke posisi semula. Bahkan, dilakukan tanpa melalui mekanisme yang seharusnya.
"Setelah JK menang, dia ubah. Maka yang tadinya dicepat langsung balik lagi. Padahal harusnya ada proses rehabilitasi. Tapi tanpa itu, mereka bisa balik lagi dalam pemerintahan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika