REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung mengaku belum tahu soal rencana Jusuf Kalla (JK) mengumpulkan seluruh DPD I Golkar pascapenetapan pemenang pemilu presiden (pilpres).

Kalaupun undangan itu benar ada, Akbar mengatakan seluruh DPD I harus meminta persetujuan DPP untuk hadir. "Kalau dari sisi organisasi, DPD I mesti minta persetujuan DPP," kata Akbar saat dihubungi Republika Online (ROL), Ahad (20/7).

Akbar mengatakan DPD I merupakan kepanjangan tangan dari pengurus DPP. Seyogyanya, JK selaku pihak pengundang juga memberikan pemberitahuan kepada DPP. "Kalau Pak JK mengundang kita tidak bisa melarang. Tapi fatsunnya juga mesti mengundang DPP," ujar Akbar.

Akbar mengingatkan seluruh pengurus DPD I Golkar untuk menyadari posisi mereka dalam struktur partai. Sebagai kepanjangan tangan DPP, para pengurus DPD I mesti berpegang teguh pada berbagai kebijakan yang diambil partai. "Mendukung Prabowo-Hatta dan menjalankan koalisi permanen setidaknya selama lima tahun," katanya.

Sampai saat ini Akbar masih optimistis DPD I Golkar solid mendukung keputusan-keputusan yang diambil Ical dalam pilpres. Buktinya, kata Akbar, dalam pertemuan buka bersama yang berlangsung antara DPD I dan Ical kemarin (19/7) banyak pengurus DPD I satu yang kecewa dengan wacana percepatan Munas yang disampaikan Agung Laksono.

"Sejauh ini yang saya tangkap saat buka puasa bersama dan makan malam saya melihat mereka solid kepada DPP," ujar Akbar.

Sebelumnya Ketua Koordinator Eksponen Tri Karya Golkar, Zainal Bintang mengatakan JK akan mengundang seluruh pengurus DPD I Golkar dalam rangka syukuran penetapan Joko Widodo-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019. Acara syukuran akan dibarengi buka puasa bersama di salah satu hotel bintang lima di bilangan Jakarta Selatan pada 24 Juli mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika