REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Ribuan pedagang Pasar Tradisional Unit II menolak kebijakan Bupati Tulangbawang, Hanan Rozak, yang akan merenovasi pasar dengan memindahkan ke tempat penampungan sementara (TPS).

Ketua Persatuan Pedagang Pasar Unit II, Eva Gultom mengatakan, terdapat 9.000 pedagang toko dan kios yang telah memiliki HGB yang masanya ada yang mencapai tahun 2024. Namun tiba-tiba Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang (Tuba), dengan alasan merenovasi pasar, ingin mengubah menjadi HGS.

"Kami jelas menolak kebijakan bupati Tuba ini, karena tidak transparan. Kami sudah hidup berdagang tenang, tapi mau diusik lagi oleh pemerintah," kata Eva Gulton kepada Republika di Pasar Unit II, Kabupaten Tulangbawang, Senin (11/8).

Ia mengatakan ribuan pedagang pasar ini selalu dijadikan bahan oleh pemeritah untuk menerapkan kebijakannya agar pedagang pindah ke TPS. Padahal, kata dia, TPS yang disediakan tidak sesuai dengan keinginan pedagang.

Selain itu, ia menegaskan tim dari pemkab datang menawari pedagang per pedagang untuk mengubah HGB menjadi HGS. Padahal, ungkap dia, harga yang ditawari pun tidak dijelaskan secara transparan.

"Jelas ini ada maksud tertentu, mereka tidak transparan," ujarnya.

Saat ini, sedikitnya 9.000 pedagang pasar tradisional telah memiliki toko, kios, dan lapak sendiri. Ada yang telah memegang HGB hingga tahun 2024. Keberadaan Pasar Unit II sangat strategis dan maju karena berada di pinggir jalan lintas timur Sumatera. Aktivitas pasar memang ramai, karena penduduk di wilayah ini memang cukup padat.

Beberapa tahun lalu, pedagang pasar ini sempat diusik dan akan dipindahkan atau relokasi ke TPS, yang jauh dari keramaian masyarakat. Kebijakan bupati Tuba ini disebut untuk membangun mal atau pasar moderen, yang pengembangnya sudah ditetapkan. Namun, ada penolakan dari pedagang, rencana ini akhirnya gagal terwujud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika