REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA-- Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memrotes keras pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di sejumlah media online. Pernyataan Ahok yang menantang seluruh kepala daerah bisa mengikuti jejaknya bersama Jokowi dalam menata Jakarta, telah menyinggung sejumlah kepala daerah, termasuk kepala daerah Purwakarta.
"Apa yang dinyatakan Pak Ahok itu sangat tidak pantas," ujar Dedi, kepada ROL, Jumat (15/8).
Apalagi, pernyataan Ahok itu dinilai sombong. Orang nomor dua di Jakarta itu, merasa kepemimpinannya dengan Jokowi telah berhasil. Padahal, kebijakan-kebijakan di Jakarta itu, bukanlah yang pertama di Indonesia. Melainkan, di daerah lain juga telah menerapkan kebijakan serupa jauh sebelum Ahok dan Jokowi memimpin Jakarta.
Seperti, pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, reformasi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur. Jakarta, bukan satu-satunya daerah yang telah menggratiskan pendidikan dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
"Apa yang diterapkan saat ini di Jakarta, itu semua sejak lama dilakukan oleh kami. Bagi masyarakat Purwakarta, hal seperti itu sudah tak aneh lagi," ujar bupati dengan ciri khas ikat tanduk domba ini.
Menurut Dedi, sebelum Jakarta, pemerintahannya telah melakukan reformasi birokrasi. Purwakarta pula telah lebih dulu mengusung konsep pemerintahan berbasis kinerja. Selain itu, di bidang pendidikan Purwakarta telah memberlakukan pemadatan jam belajar bagi semua jenjang pendidikan menjadi lima hari.
Pembangunan RKB baru dan sekolah satu atap. Selain iu, pemkab juga telah menerapkan wajib belajar sembilan tahun dan menggratiskan biaya sekolah hingga tingkat SMA/Sederajat. "Bahkan, sebelum Jakarta, di Purwakarta juga setipa pegawai pemerintahan dan pelajar, harus memakai pakaian adat setiap hari Selasa dan Rabu. Jadi, apa anehnya kebijakan Ahok di Jakarta itu?" jelas Dedi.
Dedi menambahkan, selama ini ide-ide kreatif dirinya tak banyak disorot oleh media. Sehingga, kebijakannya ini kurang populer di banding kebijakan Jokowi atau Ahok. Sebenarnya, lanjut Dedi, yang membedakannya cuma satu. Yakni, kerjanya pemerintah di daerah tak terlalu tersorot oleh kamera. Kalau pun ada program bagus, pasti tak terlihat. Berbeda dengan kerjanya orang di Jakarta yang tiap harinya ada diujung kamera.
Apalagi, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta itu ditunjang dengan anggaran yang sangat fantastis. Yakni, sekitar Rp 40 triliun. Berbeda dengan pemerintahan di daerah, yang anggarannya jauh lebih kecil. Sehingga, wajar jika pemerintahan di Jakarta yang dipimpin Ahok dinilai berhasil. Sebab, anggarannya juga sangat besar.
Seperti diketahui, pemberitaan menyebutkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang kepala daerah di seluruh Indonesia, untuk mengikuti jejaknya bersama Jokowi dalam menata Jakarta. Menurut Ahok, di era sekarang kepala daerah tak bisa lagi hanya ongkang-ongkang kaki. Tapi sudah saatnya untuk bekerja sungguh-sungguh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika