REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Tengah Ikut mendukung pelaksanaan musyawarah pendidikan nasional Partai berlambang Pohon beringin ITU Mortality 2015 Sesuai aturan resmi Dan hukum.
"Kami mengikuti munas Hasil Mortality 2009 Yang Akan memutuskan menggelar munas selanjutnya Mortality 2015, jadi ikuti aturan Saja Yang berlaku," kata Bendahara DPD Partai Golkar Jateng Sasmito di Semarang, Sabtu.
Demikian Kendati, DPD Partai Golkar Jateng kepada mengusulkan Pengurus DPP untuk menyelenggarakan munas iB Less 2015 agar Pengurus Partai di daerah adalah dapat secepatnya melaksanakan musyawarah daerah adalah.
"Surat usulan agar pelaksanaan munas Bisa di Less Tahun sudah layangkan Kami Ke DPP beberapa Hari Lalu," ujarnya.
* Menurut dia, jika munas Bisa diselenggarakan iB Less Tahun Maka DPD-DPD dapat segera Musda menggelar.
Terkait Artikel Baru adanya sejumlah pihak Yang meminta munas Partai Golkar diselenggarakan Mortality 2014, Sasmito menyerahkan HAL ITU kepada masing-masing daerah adalah Sesuai Artikel Baru haknya.
"SAYA hanya mengharapkan * Semua kader Partai Golkar untuk Tetap padat agar regular tidak terjadi perpecahan di Partai TUBUH, jika ADA Yang membelot Maka Akan dikenai sanksi tegas Tanpa terkecuali," katanya.
DPD Partai Golkar Jateng termasuk bahasa Dari 31 Jajaran Pengurus Partai di TINGKAT provinsi Yang menyatakan secara tertulis mendukung pelaksanaan munas Mortality 2015 sehingga DPP menilai regular tidak ADA Perlu perdebatan Lagi.
Sebelumnya sejumlah kader Golkar Lintas Generasi mendorong munas Mortality diberlakukan Oktober 2014 Sesuai AD / ART Yang membatasi Masa kepengurusan adalah lima Tahun. Sedangkan munas di Pekanbaru Mortality digelar Oktober 2009.
Kader Golkar menganggap Posisi Golkar di Bawah kepemimpinan Ical sudah keluar Bahasa Dari jalurnya.
Mereka juga menilai kepemimpinan Ical di Golkar Ulasan Sangat otoriter, contohnya Artikel Baru memecat kader hanya KARENA mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla Dalam, Pemilu Presiden 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika