Wednesday, 2 Rabiul Awwal 1444 / 28 September 2022

Wednesday, 2 Rabiul Awwal 1444 / 28 September 2022

 

2 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Wakil Ketua MPR: Hormati Hukum Adat

Selasa 19 Aug 2014 10:44 WIB

Red: Muhammad Hafil

Achmad Dimyati Natakusumah

Achmad Dimyati Natakusumah

Foto: Aditya Pradana Putra/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Dimyati Natakusumah menginginkan berbagai pihak di Tanah Air dapat menghormati hukum adat yang juga merupakan bentuk kearifan lokal yang tertanam di beragam daerah di Indonesia.

 

"Kita harus menghormati hukum adat," kata Dimyati Natakusumah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (19/8).

Wakil Ketua MPR itu mengingatkan bahwa Indonesia ada keberagaman dalam arti yang luas karena terdapat beragam adat istiadat, agama, suku, kepercayaan, warna kulit, dan bahasa.

Masing-masing suku tersebut, ujar dia, pasti memiliki hukum adat yang merupakan ketentuan budaya lokal yang sudah hadir jauh sebelum negara Republik Indonesia berdiri. "Untuk itulah hukum adat harus dihormati dalam konteks kekinian," katanya.

Dimyati Natakusumah mengemukakan bahwa hampir seluruh suku-suku di Indonesia memiliki hukum adat seperti suku Bali dan Baduy di Jawa Barat.

Hukum adat, menurut dia, biasanya penuh berisi aturan-aturan filosofis yang jika dicermati secara mendalam akan terlihat sangat kental kearifan lokal dan kebijakannya.

"Kalau kita cermati isi hukum adat tersebut misalnya hukum adat suku Baduy. Banyak sekali petuah-petuah bijaknya seperti dilarang menebang hutan sembarangan, kalau ditebang sembarangan atau hutan dan alam dirusak, 'kokolot' bisa marah, jangan mengambil hak orang lain dan lain-lain Dalam konteks sekarang hukum tersebut sangat bermanfaat buat lingkungan," ujarnya.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Bengkulu, Deftri Hamdi mengatakan hal senada, sudah seharusnya pemerintahan setempat memacu penerapan wilayah adat di daerah itu.

"Seperti banyak kasus, masyarakat yang mengambil rotan, dicap sebagai perambah hutan padahal tempat mereka mengambil rotan adalah tanah adat yang sudah turun-temurun menjadi milik mereka, tentu sangat berbeda sudut pandang hukum perundang-undangan dengan hukum adat, oleh sebab itu wilayah adat di Bengkulu harus segera tumbuh," katanya di Bengkulu, Minggu (20/7).

Dengan adanya hukum perundang-undangan dan hukum adat, ujar dia, seluruh hak dan kewajiban masyarakat mampu terakomodasi dengan baik.

sumber : Antara
Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile