REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Setelah gagal menggugat hasil pilpres bersama koalisi merah putih, Golkar berencana menjadi oposisi dalam lima tahun kedepan. Sikap politik ini ditempuh bersama dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi merah putih, yaitu Gerindra, PAN, PKS, PPP, Demokrat dan PBB.

Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tanjung, menyatakan pihaknya akan mencermati langkah-langkah pemerintah. "Isu-isu yang penting kami respon. Menyelesaikan isu-isu yang ada, termasuk kami mencermati langkah-langkah pemerintah," ujar Akbar di Jakarta, Jumat (22/8).

Di legislatif nanti, pihaknya bersama koalisi merah putih akan memaksimalkan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran pemerintah. Langkah ini semua ditempuh agar program pemerintah dapat terawasi dengan baik.

Langkah ini dibangunnya dengan kebersamaan dalam koalisi merah putih. Komunikasi terus dibangun. Langkah politik selanjutnya akan tetap seirama untuk menjalankan amanah dari rakyat. Akbar dikenal sebagai sesepuh yang pernah membawa Golkar menjadi oposisi.

Saat Akbar menjadi ketua DPR, dia menjadikan Golkar di luar pemerintahan. Ketika itu, Akbar menyebut sikap politik Golkar sebagai penyeimbang. Sementara itu Wakil Ketum Golkar, Agung Laksono, menyatakan sebagai penyeimbang, Golkar akan memandang pemerintah secara obyektif.

Pihaknya mengakui bahwa Akbar Tanjung berhasil membawa Golkar menjadi penyeimbang. Jika pemerintah melakukan kesalahan maka pasti akan dikritisi, ditegur. Jika benar maka akan dinilai benar. "Jadi obyektif saja," imbuhnya.

Agung tidak mempermasalahkan bila ada yang menyatakan sikap tersebut oposisi. Yang jelas, mengkritisi pemerintah selama itu tepat dan benar maka tidak masalah. Namun demikian, mengkritisi bukan berarti semua program dan langkah dikritisi dan dihujat. "Bukan berarti selalu salah. Jadi harus obyektif," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika