REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jubir Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan spekulasi nasib partai pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tak pernah muncul di internal. Karena kader lebih mengikuti garis Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketimbang ketua harian Syarif Hasan.

"Ketua umum Partai Demokrat dalam twit-nya kemarin mengatakan kami memang dilobi untuk masuk ke dalam. Namun sambil menghormati tawaran itu, kami memilih untuk tetap berada di luar koalisi," kata Rachlan di Jakarta. 

Ia mengatakan, kemungkinan ada komunikasi antara Jokowi dengan Syarif Hasan. Namun, ia dan beberapa politikus lain yang tergabung dalam Spirit Demokrasi mengatakan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan SBY. 

"Bahwa mungkin, ini kita tidak boleh berburuk sangka. Mungkin misalnya ada komunikasi antara Pak Jokowi dengan Pak Syarif Hasan. Itu sama sekali di luar garis politik yang telah dinyatakan oleh ketum partai," kata Rachland. 

Kader pun, katanya, lebih memilih mengikuti keputusan SBY ketimbang Syarif Hasan.

"Namanya ketua harian, bukan ketua umum. Yang kedua, bahwa secara etik kami berpendapat memang sebaiknya Demokrat sebagai partai yang kalah dalam pemilu menjadi pengontrol bagi pemerintahan Jokowi ke depan," kata dia. 

Rachland dan beberapa kader yang tergabung dalam Spirit Demokrasi kembali menegaskan arah partai. Spirit Demokrat terdiri dari Ramadhan Pohan, Mohamad Ikhsan Modjo, Ulil Abshar Abdalla, Rachlan Nashidik, Muhammad Husni Thamrin, Boyke Novrizon, Imelda Sari dan Jemmy Setiawan. 

Mereka mengatakan memiliki kesamaan pandangan terkait dengan perkembangan kemajuan Partai Demokrat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika