REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) M. Ramli menyebutkan pengembangan bandara Pondok Cabe sebagai bandara komersial harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat.
Bandara Pondok Cabe yang selama ini menjadi bandara pertahanan keamanan diwacanakan oleh pemerintah pusat sebagai bandara komersial. Bahkan menurut Ramli sudah ada perusahaan pengembang yang bersedia melebarkan jalan dari Jakarta Selatan hingga Gaplek dengan dua jalur untuk menunjang terbentuknya bandara komersial seperti yang diwacanakan tersebut.
"Namun apakah benar dengan adanya bandara tersebut dapat menunjang perekonomian masyarakat setempat, atau justru malah merugikan," ujarnya dalam konsultasi publik dalam rangka peninjauan kembali Perda RTRW Kota Tangsel, Kamis (23/6).
Ramli menggarisbawahi dengan dijadikannya sebagai bandara komersial tentu akan menimbulkan kebisingan yang lebih parah dibandingkan saat dijadikan sebagai bandara pertahanan keamanan. Padahal di Pondok Cabe merupakan daerah padat penduduk.
Senada dengan Ramli, Kepala Bappeda Kota Tangsel Teddy Meiyadi menyebutkan dengan dijadikannya sebagai bandara komersial maka kawasan sekitarnya harus membangun gedung tidak lebih dari 20 lantai. Padahal banyak gedung setinggi di atas 20 lantai di sekitar Pondok Cabe tersebut. Tentu hal ini akan membuat perubahan yang signifikan dalam Perda RTRWnya.
Sementara itu Widodo, pejabat dari Bandara Pondok Cabe menyatakan dari awal berdirinya bandara, Pondok Cabe sudah ditentukan dalam Perda RTRW sebagai bandara pertahanan keamanan dan bandara komersial. Namun hingga saat ini fungsi sebagai bandara komersial tidak pernah diwujudkan.
Widodo juga menyebutkan bandara tersebut bahkan sudah dibangun sebelum adanya kawasan padat penduduk seperti yang terjadi saat ini.
