REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, KH. Maruf Amin meminta agar politikus senior PAN, Amien Rais tidak membuat tuduhan yang tak berdasar terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, belum lama ini Amien Rais menuduh KPU berpihak kepada salah satu calon dalam tahapan Pemilu 2019.

Menurut Kiai Maruf, tuduhan itu mestinya dipaparkan berdasarkan fakta dan data. "Jadi menurut saya biarkan KPU melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia adalah lembaga yang ditunjuk secara resmi, konstitutusional. Karena itu jangan apa membuat hal-hal tuduhan yang tidak berdasar," ujar Kiai Maruf saat akan menghadiri acara Karawang Bershalawat di depan Stadion Karawang, Sabtu (2/3) malam.

Kiai Maruf menyesalkan adanya penggiringan opini untuk menyudutkan lembaga penyelenggara pemilu. Padahal, menurut dia, dalam setiap proses pengambil keputusan KPU selalu mengundang dua kubu jika ada hal yang perlu dikoreksi.

"Karena semua aturan kan dibahas bersama, kemudian disepakati. Jadi kalau ada yang misalnya menyimpang bisa digugat. Ada mekanimesnya," ucap Kiai Maruf.

Sebelumnya, Amien Rais meminta adanya audit forensik terhadap daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Dirinya dan BPN Prabowo-Sandiaga Uno berencana melakukan audit tersebut pada awal April mendatang.

"Saya peringatkan awal April Tim Adil Makmur akan datang dengan full force IT-nya. Kami akan meminta audit forensik audit terakhir. Kalau tidak mau berarti memang ada niat curang ya," ujar Amien di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

Menurut Amien, dia belum dapat menegaskan bahwa Pemilu 2019 secara umum curang. Namun, dia menuduh bahwa ada kecurangan dalam proses tahapan pemilu. Amien kemudian menjelaskan indikasi kecurangan itu.

"Sudah ada 31 juta (data DPT ganda) disisir ternyata semua bodong. Kemudian ratusan ribu e-KTP,  ada yang dibuang ke sawah, ke sungai, ke tong sampah dan berceceran di jalan, ini apa-apaan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika