REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, bahwa pemimpin harus berada di depan saat rintangan datang dan bukan menyebarkan pesimisme. Hal itu dikatakan Jokowi saat berkampanye di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Sabtu (23/3).
"Pemimpin itu rintangan sebesar apa pun dia harus di depan, pemimpin itu tantangan sebesar apa pun dia harus di depan. Jangan mengajak rakyat pesimistis, jangan menakut-nakuti rakyat," kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan hal itu di panggung jempol yang berhadapan dengan sekitar 30 ribu orang yang memenuhi Stadion Kridosono untuk menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin. Sejumlah tokoh juga hadir di lokasi tersebut, seperti Pramono Anung, Basuki Hadi Mulyono, Budi Karya Sumadi, Slamet Rahardjo, Hanung Bramantyo, Djadjuk Ferianto, Yenni Wahid dan sejumlah tokoh serta seniman lainnya.
"Jangan dipikir gampang mengelola negara sebesar Indonesi, benar tidak?. Tapi yang paling penting, pemimpin itu harus bisa memberikan aura optimistis kepada rakyatnya, jangan sampai pemimpin membawa pesimisme, menakut-nakuti, mengatakan Indonesia akan bubar 2030," ungkap Jokowi.
Jokowi mengaku sejak memerintah pada 2014, ada banyak fitnah dan kabar bohong yang ditujukan kepada dirinya, tapi ia memilih untuk diam saja. "Saya sebetulnya sudah diam selama 4,5 tahun, difitnah-fitnah saya diam, dihujat saya diam, tetapi hari ini di Yogya saya sampaikan saya akan lawan!" tambah Jokowi lantang.
Fitnah itu misalnya mengenai kepemilikan sejumlah karang di Natuna Selatan yang disebut masuk ke Laut Cina Selatan. "Saat itu ingat, saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna dan saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia, tidak ada rasa takut sedikitpun di hati saya untuk melakukan itu," tegas Jokowi.
Perlawanan itu, menurut Jokowi, bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. "Ingat sekali lagi akan saya lawan. Bukan untuk diri saya, tapi ini untuk negara," tegas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika