REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kesolidan Koalisi Merah Putih di parlemen tidak akan permanen atau bertahan lama ketika proses pemerintahan baru telah positif terbentuk, kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto.
"Belajar dari koalisi pada pemerintahan SBY, membuktikan bahwa dalam skema politik tidak ada koalisi yang permanen, kecuali hanya muncul berdasarkan isu-isu tertentu saja," kata Erwan di Yogyakarta, Senin.
Menurut Erwan, peluang kerja sama antara Jokowi dengan partai-partai pendukung Prabowo-Hatta masih memungkinkan terbuka lebar.
"Partai-partai anggota koalisi masih memiliki kemungkinan memutuskan merapat ke Jokowi. Meskipun hal itu juga kembali pada keputusan Jokowi untuk membuka kran koalisi tersebut," kata dia.
Menurut dia, seandainya tetap solid, keberadaan kekuatan permanen Koalisi Merah Putih di parlemen tidak akan menjadi ganjalan yang signifikan, seperti yang dikhawatirkan oleh sejumlah analis.
Apalagi, menurut dia, dalam mensiasati kekuatan di parlemen, Jokowi telah memiliki pengalaman selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Saya kira Jokowi telah memiliki pengalaman dalam menghadapi fraksi-fraksi di DPR saat menjabat Gubernur (DKI Jakarta), di mana sangat sedikit fraksi pendukungnya," kata dia.
Meski demikian, keberadaan koalisi permanen di parlemen itu, kata dia, juga tetap perlu dihadapi dengan bijaksana. Hal itu mengingat sistem pemerintahan di Indonesia tidak secara murni menganut sistem presidensial, akan tetapi sesekali waktu juga menerapkan sistem parlementer.
"Dengan sistem pemerintahan seperti yang berlaku di Indonesia saat ini, saya kira dukungan partai terhadap Jokowi yang hanya 33 persen di parlemen, tetap akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Jokowi, apabila tidak diimbangi dengan formula politik yang cerdas dan matang," katanya.
Dari sepuluh partai yang mempunyai wakil di Senayan, hanya empat partai yang mendukung kubu Jokowi-JK, yaitu PDIP, NasDem, PKB dan Hanura.
Sedangkan enam lainnya merupakan pendukung Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP dan Partai Demokrat.