REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Partai Demokrat bersama-sama partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih telah menyatakan sikap menjadi penyeimbang bagi pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam lima tahun ke depan.

Sikap ini final dan mengikat, sehingga kans partai berlambang bintang mercy itu untuk berada di dalam pemerintahan tidak dimungkinkan.

Demikian disampaikan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan saat ditemui seusai menghadiri pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan petinggi-petinggi partai Koalisi Merah Putih di Puri Cikeas Indah, Bogor, Selasa (2/9).

"Intinya begitu," kata Syarief yang kini menjabat sebagai menteri koperasi dan usaha kecil menengah tersebut.

Walaupun menjadi penyeimbang alias berada di luar pemerintahan, bukan berarti Koalisi Merah Putih akan selalu menyerang kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintahan Jokowi-JK.  Kebijakan-kebijakan, selama bersifat prorakyat, akan didukung penuh koalisi.

"Memang begitu. Kalau lagi bagus dan kalau sesuai kita dukung," kata Syarief. 

Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon menambahkan, "Apa yang bagus tentu akan kita kawal kalau itu prorakyat. Kalau merugikan rakyat tentu kita akan tentang. Kan begitu, sederhana saja."

Lebih lanjut, Syarief juga menyebut status penyeimbang tidak berarti membuat komunikasi antara Koalisi Merah Putih dan poros koalisi PDI Perjuangan, terhenti.

"Komunikasi itu perlu bukan berarti kita tidak komunikasi dengan Jokowi. Kita komunikasi dengan Jokowi. Gitu loh. Tapi bukan berarti komunikasi itu berkoalisi," ujar Syarief.

Ikuti Whatsapp Channel Republika