REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan, rumah transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus segera membuat keputusan politik yang berarti.
Sebab, posisi Jokowi dalam pemerintahan semakin tersudut jika hanya didukung 37 persen kursi di DPR.
"Menurut saya rumah transisi tidak usah terlalu genit melempar wacana ini-itu. Tapi segera membuat keputusan politik yang penting untuk menata pemerintahan lima tahun ke depan," kata Sebastian di Jakarta, Rabu (3/9).
Ia mempertanyakan apakah tim transisi Jokowi-JK sudah memikirkan realitas di parlemen mengenai kemungkinan akan bertahan dengan kenyataan atau menambah kursi di DPR.
Kalau tidak ada keputusan politik yang berarti, kata Sebastian, maka gagasan Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak mungkin bisa dilakukan. Ini mengingat komposisi dukungan di parlemen yang tidak mencukupi.
Kalau tahun pertama Jokowi tidak bisa menaikkan harga BBM, lanjutnya, yang penting dilakukan adalah membereskan mafia dan kasus korupsi. Syaratnya, rumah tangga pemerintah harus dibereskan.
Jokowi dan tim transisi harus meyakinkan masyarakat kalau rumah tangga pemerintahan diisi orang bersih.
"Rumah transisi selalu bilang apa-apa didukung oleh rakyat. Mereka belum tentu bisa mengkondisikan rakyat. Lebih baik segera memutuskan hal-hal yang konktrit yang meyakinkan ada harapan, ketimbang membuat wacana-wacana," imbuhnya.
