REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG-- Analis politik Universitas Diponegoro Semarang Susilo Utomo menyebutkan setidaknya ada empat faktor yang menentukan arah hubungan DPR dengan pemerintahan Joko Widodo ke depan.
"Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Kalau UU MD3 berubah tentu menguntungkan posisi Jokowi-Jusuf Kalla," katanya di Semarang, Rabu.
Dengan UU MD3 yang baru disahkan 8 Juli 2014 itu, kata dia, bisa saja koalisi parpol pendukung Jokowi-JK tidak memeroleh posisi apa-apa di DPR, termasuk ketua DPR karena pemilihannya lewat suara terbanyak. Faktor kedua, kata pengajar FISIP Undip itu, soliditas Koalisi Merah Putih karena bisa saja mengalami perpecahan dalam perjalanannya dengan "merapatnya" sejumlah parpol anggotanya ke koalisi Jokowi-JK.
"Sinyalnya kan, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mau 'merapat' (ke Jokowi-JK). Soliditas Koalisi Merah Putih ini sangat menentukan peta politik," katanya.
Ketiga, kata dia, sikap Demokrat yang memutuskan bergabung dengan koalisi Jokowi-JK atau memilih menjadi penyeimbang yang berada di luar pemerintahan, sebab langkah Demokrat akan sangat menentukan. Sikap Demokrat ini tergantung dari Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau kebekuan komunikasi antara SBY dan Megawati Soekarnoputri bisa cair, bisa saja Demokrat merapat ke Jokowi-JK.
PDI Perjuangan, lanjutnya, kemungkinan tidak keberatan beberapa parpol yang sebelumnya berada di luar koalisi memutuskan bergabung dalam pemerintahan karena akan semakin menguatkan posisi Jokowi-JK. Kabinet memang hak prerogratif Presiden, tetapi besar kemungkinan Jokowi bersedia dengan memberi jatah menteri agar tidak 'diganggu' di parlemen. Tetapi, bukan menteri-menteri yang strategis.
Faktor keempat yang menentukan, kata dia, kemampuan Jokowi menghadirkan profil kabinet yang sesuai dengan harapan rakyat dan mengimplementasikan visi-misi secara transparan sebagaimana diinginkan rakyat. Kalau sampai parlemen menghambat, kata Susilo, kekuatan publik yang akan melakukan tekanan terhadap DPR yang didominasi Koalisi Merah Putih atau partai-partai politik pendukung Prabowo-Hatta.
