REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Maluku mengajak masyarakat dan pemda menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kita sadari masalah BBM itu merupakan urusan APBN. Namun perlu ditegaskan kalau ini menyangkut urusan masyarakat banyak yang bisa berdampak sosial, ekonomi, dan politik," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Sabtu (6/9).

PKS juga mengajak fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku untuk sama-sama menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebab sikap seperti ini merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat, khususnya yang ekonomi lemah.

Menurut Suhfi, rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada September 2013 juga mendapat penolakan PDIP.