REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Maluku mengajak masyarakat dan pemda menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Kita sadari masalah BBM itu merupakan urusan APBN. Namun perlu ditegaskan kalau ini menyangkut urusan masyarakat banyak yang bisa berdampak sosial, ekonomi, dan politik," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Sabtu (6/9).
PKS juga mengajak fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku untuk sama-sama menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebab sikap seperti ini merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat, khususnya yang ekonomi lemah.
Menurut Suhfi, rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada September 2013 juga mendapat penolakan PDIP.
"Sebuah keberpihakan yang sangat nyata dan menjadi komitmen kepada masyarakat kita," kata dia.
Karenanya, PKS menggandeng PDIP bersama masyarakat dan pemda menolak rencana kenaikan harga BBM tahun ini. Sebab akan berdampak buruk bagi masyarakat.
"Kami yakin sungguh suasana hati PDI Perjuangan juga sama dengan PKS untuk menolak kenakan harga kebutuhan masyarakat tersebut, siapa pun presidennya," tegas Suhfi.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir masa pemerintahannya pada Oktober 2014.
Namun sejak awal wacana kenaikan harga BBM digulirkan, timbul berbagai reaksi mmasyarakat yang menolak maupun menyetujui wacana tersebut.
Misalnya Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang berharap agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dapat menaikkan harga BBM subsidi tahun ini.
Kalangan lainnya juga berpendapat kalau kenaikan harga BBM sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelundupan minyak ke luar negeri dan menghindari terjadinya pengoplosan minyak oleh para retailer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika