REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pilkada melalui DPRD merupkan upaya efisien untuk menekan anggaran pemilihan kepala daerah.

Menurut Nurul, negara bisa hemat hingga Rp 41 triliun jika pilkada digelar lewat DPRD.

"Negara ini kan sedang prihatin, bahwa pemasukan kas ke negara itu cenderung menurun. Kalau dilihat dari anggaran pilkada, yang bisa dihemat sebesar Rp 41 triliun," kata Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9).

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar tersebut menilai angka Rp 41 triliun merupakan angka yang fantastis. Kalkulasi tersebut jika untuk satu provinsi estimasi penyelenggaraan pilkada rata-rata Rp 500 miliar.

Nyatanya, menurut Nurul, beberapa provinsi menyedot anggaran lebih banyak. Misalnya, pilkada di Provinsi Jawa Timur menghabiskan Rp 1.3 triliun. Artinya, bisa saja besar anggaran yang dihemat lebih dari Rp 41 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika