REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Kesra, Agung Laksono mengklaim program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diusung Presiden dan wapres Jokowi-JK, tetap bisa berjalan pada periode pemerintahan mendatang. Konsep itu bisa digabungkan dengan BOS dan BPJS.
Dia mengatakan, apa yang diwacanakan Jokowi-JK memiliki cakupan lebih luas. Sehingga program pendidikan dan kesehatan yang sudah ada, bisa berlanjut hanya tinggal disempurnakan.
Terkait dana, menurut dia, anggaran pemerintah setiap tahun mengalami kenaikan. “Itu sudah menjadi perintah UU, dimana program tersebut bisa dilanjutkan pemerintahan mendatang. Apa yang sudah ada tinggal disempurnakan saja,” kata Agung kepada Republika, Rabu (10/9).
Bila nantinya tim transisi membutuhkan kordinasi secara teknis dengan kementerian terkait, pihaknya siap mengakomodasi keperluan tersebut. Menurut dia, komunikasi dengan sejumlah menteri di bidang kesehatan dan pendidikan akan berlangsung satu atau dua hari ke depan.
Angka kemiskinan masyarakat Indonesia yang terbaru mencapai 100 juta orang. Sedangkan cangkupan BPJS hanya 86,4 juta orang dan kekurangannya ditanggung jamkesda.
Kekurangan seperti ini yang bisa dipertajam lagi dalam KIS sehingga orang yang bisa menerimanya lebih terjangkau.“Jadi bukan mengganti program hanya mempertajam saja,” ujar dia.