REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merespons positif keputusan Kementerian Sekertariat Negara yang membatalkan lelang pengadaan mobil dinas baru bagi menteri periode 2014-2019.
Jokowi mengatakan, keputusan itu sesuai dengan semangatnya melakukan penghematan anggaran.
"Ya bagus sekali, artinya kita memulai untuk berhemat," ujar gubernur DKI Jakarta tersebut di Balai Kota, Kamis (11/9).
Jokowi menilai, menteri tak membutuhkan mobil dinas baru. Pengadaan mobil dinas juga tak perlu rutin dilakukan tiap ganti pemerintahan.
Di Pemprov DKI saja, menurut Jokowi, tak ada pengadaan mobil dinas baru bagi pejabat.
Apalagi, mobil dinas menteri saat ini, yakni Toyota Crown Royal Saloon seharga sekitar Rp 1 miliar, kondisinya juga masih bagus. Sekali pun sudah dipakai selama lima tahun.
"Mobil saya saja sudah 10 tahun masih enak," ujar mantan wali kota Solo tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara memutuskan untuk tidak melanjutkan pengadaan kendaraan dinas bagi para menteri atau pejabat setingkat menteri. Alasannya antara lain masifnya penolakan dari berbagai pihak.
Dengan demikian, pengadaan kendaraan dinas pejabat negara tersebut akan diserahkan kepada pemerintahan presiden dan wapres terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika