REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pengamat politik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatra Utara, Ansari Yamamah menilai, ada unsur pragmatisme dalam konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sehingga terkesan mengabaikan kepentingan umat yang mendambakan politik yang beretika.

"Kalau ada dua pihak yang saling mengklaim ilegal, berarti ada yang salah dalam organisasi itu," ujar Ansari di Medan, Sabtu (13/9).

Karenanya, kata dia, para tokoh senior PPP, bahkan mungkin kalangan ulama diharapkan dapat turun tangan untuk mendamaikan juniornya. Sehingga dapat menjaga keutuhan parpol yang mendeklarasikan diri sebagai rumah besar umat Islam tersebut.

"Jangan cederai kepercayaan umat Islam, mari kembali ke khittah (dasar) sebagai parpol berasaskan Islam," katanya.

Konflik internal PPP kembali mencuat. Pemicunya saat beberapa petinggi partai memutuskan memecat ketua umum Suryadharma Ali (SDA). 

Tak mau kalah, SDA balik mengeluarkan keputusan pemecatan terhadap sejumlah petinggi partai. Alasannya, karena dianggap tidak menaati AD/ART parpol.

Ikuti Whatsapp Channel Republika