REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Wakil Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang juga Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR) siap maju memimpin Partai Golkar untuk memenangkan partai itu pada Pemilu/Pilpres 2019.
"Jika saya diberi mandat (memimpin Partai Golkar), maka akan saya gunakan seluruh kemampuan, bakat, dan jaringan yang saya miliki untuk membangun Golkar menjadi partai pemenang Pemilu/Pilpres 2029," katanya di Surabaya, Ahad (14/9).
Dalam deklarasi pencalonan dirinya untuk memimpin Partai Golkar di Surabaya yang dihadiri Ketua DPD Golkar Jatim Zainuddin Amali, Ketua DPC Golkar se-Jatim, dan pengurus Golkar dari Jateng, Yogyakarta, Aceh, Banten, Jabar, NTB , NTT, dan Sulawesi itu, ia tidak memberi janji muluk-muluk.
"Yang jelas, saya hanya ingin mewakafkan diri untuk Golkar. Sekarang, suara Golkar ada tren merosot, kalau saya dipercaya memimpin, maka tiada hari tanpa penggalangan, saya siap keliling kabupaten/kota se-Indonesia, saya tidak bilang 'blusukan' atau safari, tapi saya siap melakukan konsolidasi," ucapnya.
Di hadapan para pimpinan dan tokoh Golkar itu, salah satu Wakil Ketua DPR RI itu menawarkan tujuh gagasan untuk mewujudkan kemenangan Golkar pada Pemilu dan Pilpres serentak pada 2019 yang disebutnya dengan "sapta krida".
Tujuh gagasan adalah ABG plus; citra partai merakyat (aspiratif); dukung figur populis; jalankan mesin partai dengan melibatkan tokoh masyarakat; utamakan arus bawah dengan kembangkan korda/korwil; kembalikan Golkar sebagai partai tengah, moderat, dan kekaryaan; dan kembangkan politik luhur.
"Jalur ABG memang harus tetap dipertahankan yakni ABRI (TNI/Polri), Birokrasi, dan Golkar (pengurus/kader), tapi kalau hanya itu, maka Golkar akan terjebak pada masa lalu atau menjadi partai 'Tjap Orang Tua', padahal pemilih pemula pada Pilpres 2014 mencapai 14 juta dan pada Pemilu/Pilpres 2019 akan mencapai 32 juta," ujarnya.
Oleh karena itu, Golkar harus melakukan lompatan besar dengan membuka diri pada generasi pembaharu melalui "ABG Plus" yakni ABRI (TNI/Polri), Birokrasi, Golkar, dan plus Generasi Pembaharu yang berasal dari kalangan aktivis mahasiswa, aktivis LSM, pejuang desa, dan sebagainya.
"Untuk pembenahan citra menjadi partai merakyat atau partai aspiratif, maka para pengurus Golkar harus memikirkan rakyat, seperti UU BPJS, UU Desa, dan sebagainya. Saya sempat berbeda pandangan dengan politisi dari parpol lain, tapi saya akhirnya mampu mengegolkan UU BPJS dan UU Desa," tuturnya.
Terkait dukungan Golkar pada figur-figur populis, politisi kelahiran Trenggalek, Jawa Timur pada 48 tahun lalu itu menyatakan dukungan pada figur populis itu untuk pemilihan eksekutif. "Kalau Ibu Megawati saja mendukung Jokowi, tentu kita juga bisa ke sana," ucapnya.
Untuk menggerakkan mesin partai dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pengelolaan partai dengan manajemen partai yang mengutamakan arus bawah dengan kembangkan korda/korwil, PBS menilai hal itu menunjukkan pengelolaan parpol secara serius.
"Saya juga akan mendorong Golkar menjadi partai yang mengedepankan politik luhur dan tidak akan ikut-ikutan menampilkan etalase buruk sebagai partai pemburu kekuasaan," kata mantan aktivis HMI yang kini menjabat Presidium ICMI itu.
Selain itu, Golkar adalah partai yang mengedepankan harmoni, sopan santun dan fatsun politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Golkar juga partai nasionalis-religius yang menentang ajaran komunisme, tapi tidak menghendaki negara agama, karena menghargai dan menghormati perbedaan dan keragaman," katanya.
Menjelang pergantian kepemimpinan di tubuh Partai Golkar pada tahun 2015, sejumlah nama disebut-sebut layak menggantikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yakni PBS, MS Hidayat, Agung Laksono, dan sebagainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika