REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali melakukan aksi balasan dengan memecat sejumlah pengurus harian PPP. Salah satunya adalah Wakil Ketua PPP, Lukman Hakim Saifuddin yang tak lain pejabat yang menggantikannya di kursi pemerintahan.
Apa tanggapan Lukman soal ini?
Ia mengatakan PPP adalah milik umat dan milik bersama. Karena itu, ketika menjalankan roda kepengurusan partai harus berlandaskan konstitusi partai.
"Siapa pun pengurus, khususnya memang harus berlandaskan AD/ART," katanya, Ahad (14/9).
Lukman tak menegaskan kubu mana yang melanggar konstitusi partai. Menurutnya, hal tersebut bisa dilihat dari AD/ART yang dimiliki PPP.
"Dilihat di AD/ART-nya seperti apa. Saya membatasi diri untuk tidak berbicara soal itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika